PWNU dan DLH DKI Kerja Sama Pengelolaan Sampah
JAKARTA– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyaksikan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/10/2025) hari ini.
Kerja sama terkait pengelolaan sampah organik ini tak hanya memberikan manfaat bagi warga NU, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Jakarta.
“Saya adalah orang yang sangat bergembira, senang hati bahwa pada hari ini penandatanganan nota kesepakatan ini betul-betul bisa dilakukan,” kata Gubernur Pramono melansir beritajakarta.id.
Gubernur Pramono pun menyoroti potensi besar yang bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan sampah Jakarta, yang setiap hari mencapai 7.700 hingga 8.000 ton sampah baru. Sementara cadangan sampah di Bantargebang, Bekasi mencapai sekitar 55 juta ton.
Jika nantinya 10 persen sampah harian dapat dikelola sesuai dengan kesepakatan, maka akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Kalau kemudian ada gerakan yang dilakukan bersama-sama dengan PWNU, menurut saya ini juga akan memberikan pengurangan yang luar biasa terhadap persoalan persampahan kita,” katanya.
Bahkan, menurutnya sampah di Bantargebang nantinya justru akan menjadi harta karun bagi Jakarta setelah regulasi pengelolaan sampah terkait pembangunanPembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) diterbitkan Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Pramono meyakini, upaya pengelolaan sampah ini akan membantu mengatasi masalah polusi di Jakarta.
“Ada empat pembangkit listrik tenaga sampah, masing-masing katakanlah feedernya atau inputnya itu 2.500, maka setiap PLTS yang per 2.500 itu akan mempunyai pembangkit listrik sampah 35 MW. Kalau punya empat saja, kita akan punya kurang lebih sampai dengan 150 MW,” jelasnya.
Gubernur Pramono kemudian mencontohkan pengelolaan sampah di Beijing dan Shanghai, Cina yang berhasil dikelola dengan baik dan menghasilkan energi listrik. Upaya ini juga berdampak pada perbaikan polusi udara di kota tersebut.
Pada kesempatan ini, Gubernur Pramono juga meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta agar membuka diri dan bekerja sama dengan PWNU dalam pengelolaan sampah dan pengembangan urban farming. Sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau kemudian bisa bekerja sama dengan BUMD-BUMD, saya yakin gerakan ini menjadi akan lebih dahsyat,” ucap Gubernur Pramono.
Sementara itu, Koordinator Program NU Mendengar, Abdul Aziz menyampaikan, kerja sama ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara umat dan pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup dan masalah sampah organik di Jakarta.
Program NU Mendengar adalah upaya PWNU DKI Jakarta mendengarkan suara masyarakat untuk merumuskan solusi nyata. “Tahun 2025 ini fokus kami adalah krisis sampah Jakarta, terutama sampah organik,” tandasnya. (red)
