Presiden Jokowi Minta Upaya Pemberantasan Korupsi Lebih Masif dan Sistematis
Jakarta— Presiden Joko Widodo pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 yang digelar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (12/12/23), mengatakan kalau tindak korupsi saat ini semakin canggih dan kompleks, melibatkan teknologi mutakhir bahkan lintas negara dan multiyurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih masif, sistemik, serta memanfaatkan teknologi terkini.
“Kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi. Kita perlu perkuat sistem pencegahan, termasuk memperbaiki kualitas SDM [sumber daya manusia] aparat penegak hukum kita, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal, dan lain-lainnya,” ujar Presiden.
Presiden mengungkapkan pemerintah telah mengupayakan pencegahan tindak korupsi dengan digitalisasi di berbagai pelayanan seperti E-Katalog untuk pengadaan barang dan jasa serta sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS).
“Waktu saya dulu masuk, di dalam E-katalog baru ada 50 ribu barang yang dimasukkan. Sekarang, saya tadi pagi minta laporan dari Kepala LKPP, sudah 7,5 juta barang yang masuk ke e-katalog. Ini lompatannya sangat cepat sekali,” ujarnya.
Presiden juga menyebutkan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan satu peta atau one map policy yang saat ini sudah mencapai 60-70 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2024.
Lanjut Presiden, terdapat juga Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Logistik Nasional (Sislognas), dan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara).
“Simbara untuk batu bara, dan kemudian nanti akan masuk ke nikel, ke bauksit, ke tembaga. Saya kira ini akan juga kita bisa mengontrol berapa banyak sebetulnya sumber daya alam kita yang sudah dieksploitasi kemudian diekspor dan lain-lainnya,” kata Presiden.
Menurut Presiden, ini akan sangat banyak membantu memagari orang untuk tidak korupsi. Demikian juga dengan pajak online dan sertifikat elektronik yang dinilai juga sangat bagus.
“Semuanya dibuatkan aplikasi platform yang baik dalam rangka memagari, agar tidak terjadi korupsi,” tandasnya. (ei).
