Praja IPDN Diterjunkan untuk Percepat Pemulihan Pascabencana di Aceh Tamiang

SekarangAja, JAKARTA- 731 praja pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diterjunkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Mereka merupakan  gelombang ketiga.

Penugasan itu difokuskan pada penanganan wilayah yang terdampak endapan lumpur berat. Termasuk pembersihan pemukiman warga, dan situs bersejarah Istana Benua Raja, Aceh Tamiang.

Mendagri Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, memimpin langsung apel pembukaan penugasan praja pratama IPN gelombang ketiga di Halaman Istana Benua Raja.

Sejumlah 731 praja tingkat satu didampingi oleh 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri akan bertugas selama satu bulan ke depan guna menuntaskan sisa-sisa dampak banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

“Target utamanya menyelesaikan persoalan-persoalan di titik yang masih terkena lumpur, ada yang sudah mengeras, ya,” kata Mendagri Tito melansir InfoPublik.id.  

Menurut Mendagri Tito, strategi pemulihan  dilakukan secara bertahap melalui tiga gelombang. Jika gelombang pertama fokus pada perkantoran dan gelombang kedua pada lingkungan masyarakat umum, maka gelombang ketiga ini memiliki tantangan lebih berat karena harus menghadapi endapan lumpur yang mencapai ketinggian beberapa meter di sejumlah titik.

Mendagri Tito menegaskan,  jika target di dusun-dusun terdampak selesai lebih awal dari jadwal satu bulan, personel akan segera digeser ke wilayah lain yang masih membutuhkan bantuan tenaga.

Ia juga mengingatkan para praja untuk menjaga integritas dan performa selama di lapangan. “Jaga kesehatan masing-masing dan jangan sampai membuat pelanggaran-pelanggaran. Contoh keberhasilan penugasan dua gelombang sebelumnya dengan bekerja keras dan tulus,” tegasnya.

Guna mendukung operasional di lapangan, Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi Satgas PRR dengan berbagai peralatan pendukung, mulai dari alat manual seperti cangkul dan sekop, hingga pengerahan alat berat dan dump truck untuk mengangkut material lumpur.

 Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu titik perhatian utama pemerintah pusat karena kerusakan infrastruktur dan pemukiman yang cukup masif akibat terjangan banjir yang menyisakan sedimentasi lumpur pekat di jantung wilayah tersebut. (red)