Percepat Pemulihan Pendidikan di Aceh Singkil Daerah Terdampak Bencana
ACEH– Pemulihan layanan pendidikan pascabencana banjir di wilayah Sumatra, khususnya di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil terus dipercepat. Itu seperti yang dilakukan Kemendikdasmen. Upaya ini dilakukan melalui penyaluran bantuan darurat dan pemetaan kebutuhan satuan pendidikan. Itu Agar proses belajar mengajar tetap berlangsung dalam kondisi kedaruratan.
Hingga saat ini, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan berupa tenda darurat, 1.005 school kit, serta bantuan dana pendidikan dengan total nilai Rp 450 juta. Bantuan tersebut disalurkan ke Kota Subulussalam sebesar Rp 215 juta untuk 28 satuan pendidikan yang terdiri atas 11 PAUD, 14 SD, dan 3 SMP, serta ke Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp 235 juta untuk 24 satuan pendidikan yang terdiri atas 5 PAUD, 13 SD, dan enam SMP.
Kepala SDN Jabi-Jabi, Sabariah menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan pemerintah. Ia berharap dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga mencakup solusi jangka panjang.
“Kami sangat bahagia, mendapatkan bantuan, sekolah kami sebelumnya terendam lumpur hingga mencapai 1,5 meter. Kami berharap ke depan tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga relokasi agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih aman,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil, Amran Ramli, mengapresiasi kunjungan langsung Staf Khusus Kemendikdasmen ke lokasi terdampak. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat memberikan semangat dan kepastian bagi sekolah-sekolah yang terdampak banjir.
Ia juga menyampaikan bahwa siswa di SDN Ujung Bawang sangat antusias menerima bantuan school kit, sementara orang tua murid menyambut baik dukungan langsung dari Kemendikdasmen.
Asisten II Bupati Aceh Singkil, Yusfitar, turut menyampaikan terima kasih atas perhatian Kemendikdasmen terhadap pendidikan di daerahnya. Dia menyampaikan masukan agar ke depan pembangunan prasarana sekolah dapat ditingkatkan sebagai bagian dari mitigasi bencana. “Diharapkan prasarana sekolah dapat dibangun lebih baik, misalnya dengan bangunan bertingkat, sehingga apabila terjadi banjir, proses belajar mengajar tetap dapat berlangsung,” ujarnya.
Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi, menjelaskan bahwa penanganan dampak bencana dilakukan melalui dua tahap. Yakni tahap tanggap darurat dan tahap pemulihan.
“Pada tahap tanggap darurat, kami memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan. Jika pembelajaran luring belum memungkinkan, maka disiapkan pembelajaran daring atau kelas sementara melalui tenda darurat agar siswa tetap dapat belajar dan berinteraksi untuk mengurangi trauma pascabencana,” jelas Didik.
Ia menambahkan, pada tahap pemulihan Kemendikdasmen melakukan pendataan secara detail terhadap satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik yang terdampak sebagai dasar perencanaan rehabilitasi sarana pendidikan. “Kami mengerahkan seluruh potensi sumber daya yang ada agar proses pendidikan dapat kembali berjalan normal dalam waktu yang tidak terlalu lama,” imbuhnya.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Diyah Puspitarini, mengapresiasi langkah cepat dan masif Kemendikdasmen dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan anak di situasi darurat.
“KPAI melihat langsung upaya Kemendikdasmen dalam memastikan anak-anak terdampakbencana tetap mendapatkan hak dasarnya atas pendidikan. Respons yang cepat dan menyeluruh ini sangat positif karena melibatkan siswa, guru, serta sarana pendidikan,” ujarnya.
Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan keberlanjutan layanan pendidikan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan satuan pendidikan dalam menghadapi potensi bencana ke depan. (red)
