Pengamanan Bendungan Lahor Diperketat, Operasional Segera Berjalan Normal
SekarangAja, MALANG– Hasil koordinasi Perum Jasa Tirta I (PJT I) dengan Polres Malang menyatakan kegiatan operasional di Bendungan Lahor akan segera dilanjutkan kembali dengan pendampingan personel kepolisian. Langkah ini ditempuh guna memastikan keamanan objek vital nasional (obvitnas) tetap terjaga sekaligus menjamin aktivitas operasional berjalan aman dan tertib.
Langkah cepat PJT I ini untuk memperkuat pengamanan serta menjalin koordinasi intensif bersama aparat kepolisian. Itu menyusul dinamika yang terjadi di kawasan Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, sejak Senin (30/3/2026) hingga Selasa (31/3/2026) lalu.
PJT I menegaskan bahwa Bendungan Lahor memiliki peran penting bagi masyarakat luas. Sehingga keberlangsungan operasionalnya harus dijaga secara optimal. Selain aspek keamanan, perusahaan juga memastikan bahwa kebijakan sosial bagi warga sekitar tetap berjalan.
Salah satunya adalah pembebasan biaya bagi masyarakat di wilayah sekitar bendungan, meliputi Dusun Rekesan dan Desa Jambuwer di Kecamatan Kromengan, Desa Karangkates di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, serta Desa Selorejo, Ngreco, Boro, dan Olak-alen di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Kebijakan ini juga mencakup pelajar serta pelaku usaha kecil seperti UMKM dan pedagang sayur.
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat PJT I Aris Widya menegaskan bahwa pengelolaan Bendungan Lahor dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. “PJT I berkomitmen menjaga keamanan aset negara serta memastikan operasional berjalan sesuai regulasi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri PU Nomor 181 Tahun 1996,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Ia menambahkan, kewenangan pengelolaan tersebut mencakup pemanfaatan aset pemerintah guna mendukung pembiayaan operasional, pemeliharaan, serta pengamanan bendungan sebagai bagian dari objek vital nasional.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PJT I, Erwando Rachmadi, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga fungsi strategis bendungan. “Bendungan Lahor merupakan infrastruktur strategis yang memiliki potensi risiko, baik dari sisi teknis seperti keruntuhan bendungan maupun faktor hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan. Karena itu, diperlukan dukungan semua pihak untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” katanya.
Di sisi lain, PJT I terus melakukan berbagai upaya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur di Bendungan Lahor. Pemeliharaan rutin meliputi pengaspalan jalan bendungan secara berkala, pembuatan revetmen liftbank untuk memperkuat struktur, pemasangan automatic water level recorder (AWLR) untuk memantau tinggi muka air secara real-time melalui sistem digital, serta pembersihan harian pada bagian rip rap.
Dalam tiga tahun terakhir, sejumlah pekerjaan strategis juga telah dilakukan. Antara lain pengaspalan jalan dan pembangunan revetmen pada 2023, pemasangan AWLR serta pengeboran titik pengamatan rembesan pada 2024, hingga pemasangan alat ukur prisma robotik dan pengecatan bangunan hidromekanik pada 2025. Selain itu, pemantauan rembesan dan pengukuran penurunan (settlement) bendungan dilakukan secara rutin guna memastikan kondisi struktur tetap aman.
Dengan berbagai langkah tersebut, PJT I memastikan Bendungan Lahor tetap berfungsi optimal sebagai infrastruktur vital yang mendukung kebutuhan air dan keselamatan masyarakat di wilayah Jawa Timur. (red)
