Pemprov DKI Tawarkan Kerja Sama Lintas Daerah Atasi Persoalan Urban
JAKARTA– Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai daerah dalam menghadapi berbagai tantangan urban. Mulai dari ketahanan pangan, pengelolaan sampah, hingga transportasi dan ketersediaan air bersih.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama Tahun 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025) hari ini.
“Jakarta sangat senang, gembira untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan semua kepala daerah yang ada di 10 provinsi ini,” kata Gubernur Pramono melansir beritajakarta.id.
Ia pun mengajak daerah mitra untuk bekerja sama dalam bidang pertanian dan pangan. Jakarta saat ini memiliki lahan pertanian yang sangat terbatas, yakni sekitar dua persen dan didominasi pertanian modern.
Dengan populasi yang mencapai 15 juta jiwa di siang hari dan 10,8 juta di malam hari, kebutuhan pangan Jakarta sangat tinggi.
“Inilah yang kami tawarkan. Pertama, bisa kerja sama untuk urusan beras, daging, secara konkret kemudian untuk hal-hal yang lain,” katanya.
Sementara untuk penanganan masalah sampah, Gubernur Pramono optimistis akan segera terselesaikan. Terutama dengan hadirnya teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, yakni insinerator dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Dengan cadangan 55 juta ton sampah di Bantargebang dan penambahan 7.700 ton sampah baru Jakarta setiap harinya, Pramono menyebut pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi baru di Jakarta.
“Jakarta ini sekarang tiba-tiba punya harta karun. Harta karun namanya sampah, karena teknologi sekarang ini sudah ditemukan, baik oleh Cina, Eropa, Jepang,” ucap Gubernur Pramono.
Berdasarkan arahan Presiden, Pemprov DKI Jakarta akan membangun empat hingga lima PLTS, yang memiliki kapasitas harian 2.500 ton sampah. Karena itu, ia menawarkan kerja sama dengan berbagai provinsi lainnya untuk menyelesaikan masalah sampah di Jakarta.
“Setiap hari saya mendapatkan tamu hampir urusannya sampah. Karena teknologinya sudah sangat gampang dan semuanya mengaku mendapatkan arahan Bapak Presiden,” lanjutnya.
Di bidang transportasi, Gubernur Pramono menyebut bahwa kemacetan di ibu kota tidak bisa diselesaikan hanya dengan layanan Transjakarta. Untuk itu, Pemprov DKI akan memperluas layanan transportasi publik Transjabodetabek dengan membuka 10 rute baru.
“Untuk Transjabodetabek ini, wilayah yang bersinggungan langsung dengan Jakarta adalah Jawa Barat dan Banten. Maka kami akan membuka kurang lebih 10 rute baru,” kata Gubernur Pramono.
Hingga saat ini, lima rute baru Transjabodetabek telah beroperasi. Di antaranya yakni Blok M-Alam Sutera, Blok M-PIK 2, Blok M-Bogor, Blok M-Depok dan Blok M-Vida Bekasi.
Untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik, Pemprov DKI akan memberikan gratis biaya Transjabodetabek bagi 15 golongan masyarakat. Termasuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, dan Tangerang Selatan.
Subsidi ini akan didanai melalui peningkatan tarif parkir dan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.
“ERP sepenuhnya akan kami gunakan untuk memberikan subsidi bagi warga di luar Jakarta,” kata dia. Selain itu, Gubernur Pramono juga menargetkan 100 persen pemenuhan air bersih di Jakarta pada 2029. Saat ini, baru 71 persen kebutuhan air Jakarta terpenuhi dari Waduk Jatiluhur.
Terkait proyek Waduk Karian yang belum berjalan optimal, Gubernur Pramono pun menyatakan kesiapan Jakarta untuk mengambil alih penyelesaian proyek tersebut jika kontraktor saat ini tidak mampu.
“Kenapa itu kami lakukan? Karena saya mengejar di tahun 2029, air di Jakarta itu 100 persen terpenuhi air bersih. Sekarang baru 71 persen,” tuturnya.
Saat ini, lanjutnya, PAM Jaya memiliki sekitar dua juta pelanggan. Ia menargetkan jumlah pelanggan PAM Jaya meningkat hingga tiga juta pada 2029 dan mendorong untuk Go Public atau melakukan Initial Public Offering (IPO).
Rencana Go Public PAM Jaya ini diyakini akan memberikan keuntungan. Karena itu, ia mendorong terjalinnya kerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat dan juga Banten.
Terakhir, Gubernur Pramono menyinggung permintaan hibah dari daerah, terutama untuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Ia menyampaikan, Pemprov DKI akan memprioritaskan daerah yang tidak berdekatan langsung dengan Jakarta dalam pemberian hibah.
Dalam rapat kerja ini, Gubernur Pramono menegaskan bahwa kerja sama konkret yang paling diutamakan yakni terkait penyediaan suplai pangan, terutama produk pertanian dan daging.
“Saya membuka diri untuk bisa bekerjasama, walaupun kita sudah menandatangani kesepakatan ada enam tadi, tetapi sekali lagi kolaborasi yang lebih detail memang diperlukan,” tandas Gubernur Pramono. (red)
