Pemkot Malang Sudah Cairkan Dana Banpol
MALANG– Dana Bantuan Politik (Banpol) sebagian besar sudah dicarikan ke partai-partai politik di Kota Malang tahun ini. Setidaknya dari total sembilan parpol yang memiliki kursi di DPRD Kota Malang, sudah tujuh yang tersalurkan.
Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, Alie Mulyanto mengatakan pencairan dilakukan setelah masing-masing partai politik mengajukan permohonan. “Dari sembilan partai politik, tujuh sudah menerima,” ujarnya.
Ketujuh parpol tersebut adalah PDI Perjuangan yang mendapat Rp 1,3 miliar lebih, PKB Rp 1,1 miliar, Gerindra Rp 999 juta, PKS Rp 995 juta lebih, Golkar Rp8 72 juta, Demokrat Rp 486 juta, dan NasDem Rp 480 juta.
Proses pencairan, lanjut Alie, melalui verifikasi berjenjang oleh Bakesbangpol, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hingga Inspektorat. Total alokasi dana banpol tahun ini mencapai Rp 7 miliar dan mulai dicairkan sejak Agustus lalu.
Sementara itu, dua partai lainnya, yakni PAN masih menunggu proses pencairan, sedangkan PSI tertunda karena persoalan administratif terkait logo dan surat keputusan kepengurusan. Jika cair, PAN akan menerima sekitar Rp 350 juta dan PSI lebih dari Rp 391 juta.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika SE MM, menegaskan dana banpol memiliki aturan pemanfaatan yang jelas. “Ada asas kepatutan dan kewajaran, 60 persen untuk sosialisasi dan 40 persen untuk kesekretariatan. Kami gunakan untuk kegiatan sosialisasi kebijakan nasional maupun daerah, membiayai rapat partai, hingga pendidikan politik bagi masyarakat,” terangnya.
Made juga menyebut, keterlibatan kader partai sangat penting untuk menjaga kondusivitas di masyarakat. Berkaca pada aksi unjuk rasa belakangan ini, Made mengatakan telah mengumpulkan para kader dan memberikan instruksi agar tidak terlibat anarkisme.
Ia menambahkan, PDI Perjuangan tetap mendukung program-program pemerintah di Kota Malang, meski wali kota yang menjabat bukan berasal dari partainya. (cia)
