Pembahasan Awal APBD 2025 Diproyeksi Rp 2,2 Triliun, Begini Tanggapan Pimpinan DPRD Kota Malang
KOTA MALANG– Postur APBD Kota Malang tahun 2025 cukup tinggi dibanding tahun ini. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget mencapai Rp 2,237 Triliun. Sementara Belanja Daerah ditargetkan mencapai Rp 2,332 Triliun.
Ini disampaikan Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Senin (15/7/24) siang tadi dalam Sidang Paripurna Penyampaian Nota Pengantar tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD Kota Malang.
Dari postur pendapatan dan belanja daerah ini, maka terlihat ada defisit anggaran yang diproyeksikan terjadi. Ini dijelaskan Wahyu lebih detail.
“Dari alokasi pendapatan dan belanja ini memang terdapat defisit anggaran sebesar Rp 95 miliar. Untuk menutup defisit, maka di 2025 juga dialokasikan proyeksi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 95,5 miliar,” tegas Wahyu.
Ditambahkannya, pembiayaan sebesar Rp 95,5 miliar untuk menutup defisit itu diambil dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di tahun sebelumnya, 2024 ini, sebesar Rp 95,5 miliar. Ia meyakini anggaran ini sudah bisa menutup proyeksi defisit anggaran di 2025.
Sebelumnya Wahyu juga menjelaskan bahwa pada sektor Pendapatan Daerah, rincian detailnya meliputi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Yang di 2025 ditargetkan sebesar Rp 1,174 triliun. Pendapatan Transfer ditarget sebesar Rp Rp 1,063 triliun.
Rincian untuk Belanja Daerah, dijelaskannya terdiri dari Belanja Operasi dianggarakan sebesar Rp 2,16 triliun, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 160 miliar dan Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan sebesar Rp 365 juta.
Wakil Ketua I DPRD Kota Malang H Abdurrochman menyampaikan bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan pada porsi anggaran Kota Malang 2025 harus sesuai dengan tema pembangunan Kota Malang. Yang diketahui diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dan membuka peluang-peluang investasi lebih baik.
“Intinya pembangunan terarah, rencana pengembangan infrastruktur penunjang hingga peningkatan pelayanan publik memang diutamakan. Anggaran akan mengikuti,” tegas dia.
Abdurrochman meyampaikan pula bahwa sektor pendapatan, khususnya target PAD Kota Malang pun patut menjadi perhatian untuk dibahas detail dan efektif. Target yang ditentukan harus didasarkan pada kajian potensi yang maksimal. Untuk itulah nantinya akan didalami dulu kajian potensi yang ada.
Politisi PKB ini juga menegaskan bahwa pendapatan dan belanja daerah di 2025 masih harus memperhatikan dan konsen pada pengentasan masalah-masalah klasik. Yakni banjir dan macet.
“Tetap ya solusi pengentasan dua masalah itu tetap menjadi perhatian. Bagaiamana nangi perangkat daerah pengampu mengalokasikan anggaran untuk program kerja yang arahnya kesitu. Penyelesaian masalah pasar juga tetap diperhatikan,” pungkasnya. (inforial/ran)
