Menteri PUPR Buka Peluang Kerja Sama Industri dan Infrastruktur dengan Tajikistan
JAKARTA–Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Industri dan Teknologi Baru Republik Tajikistan Sherali Kabir di Dushanbe, Tajikistan Senin (10/6/2024) hari ini. Itu sebagai upaya membuka peluang kerja sama dalam pengembangan industri dan pembangunan infrastruktur.
Dengan didampingi Duta Besar (Dubes) RI untuk Republik Tajikistan dan Kazakhstan Fadjroel Rachman, pertemuan bilateral itu merupakan rangkaian dari kegiatan Menteri PUPR ke Republik Tajikistan guna menghadiri The 3rd Dushanbe Water Action Decade Conferenceyang diselenggarakan pada 10-13 Juni 2024.
Dalam pertemuan bilateral itu, Basuki mengapresiasi Pemerintah Tajikistan atas pelaksanaan The 3rd Dushanbe Water Action Decade Conference dan sambutan serta kerja sama yang baik dengan Pemerintah Indonesia. Mengingat tahun ini merupakan perayaan 30 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia-Tajikistan.
“Selamat atas penyelenggaraan The 3rd Dushanbe Water Action Decade Conference. Pertemuan ini adalah momentum yang baik bagi Indonesia dan Tajikistan untuk memperkuat kerja sama dan membuat kemajuan yang signifikan. Terutama setelah kehadiran Perdana Menteri dan delegasi Tajikistan yang memberikan dampak cukup besar pada World Water Forum ke-10 di Bali, Indonesia,” kata Menteri PUPR Basuki dalam siaran persnya dikutip dari InfoPublik.Id.
Pada World Water Forum ke-10 yang lalu, Perdana Menteri (PM) Tajikistan Rasulzoda bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna menyatukan komitmen dalam meningkatkan kerja sama antar kedua negara. Termasuk, interaksi Business to Business (antar bisnis) dan penguatan kerja sama pada bidang-bidang potensial seperti industri dan infrastruktur.
“Di bidang industri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian terbuka untuk peningkatan interaksi bisnis dan kerja sama antara kedua negara. Terutama di bidang pengembangan bidang pertambangan dan mineral. Kami akan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk tindak lanjut kerja sama,” ucap Basuki.
Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi Tajikistan atas pengalamannya dalam pengembangan dan rehabilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Tajikistan memiliki PLTA Nurek dengan kapasitas terpasang lebih dari 3.000 megawatt (MW).
Kapasitas tersebut dapat menghasilkan sekitar 50 persen dari total kebutuhan energi tahunan di Tajikistan. Pemasangan turbin baru selama proyek rehabilitasi, juga meningkatkan manfaat hingga 35 tahun dan meningkatkan kapasitas dari 40 MW menjadi 375 MW.
“Indonesia ingin mencapai net zero carbon dengan menerapkan transisi sumber energi terbarukan, yang dapat dicapai salah satunya melalui pembangunan bendungan PLTA. Hingga tahun 2024, Indonesia telah membangun sekitar 240 bendungan besar, dengan bendungan terbanyak berada di wilayah Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, potensi PLTA di Indonesia berpotensi meningkat hingga 16.027 MW,” urai Menteri PUPR.
Basuki juga mengapresiasi Tajikistan yang telah memiliki roadmap mencapai netralitas karbon pada tahun 2050, dan telah direalisasikan salah satunya dengan pemanfaatan dan perluasan tenaga air yang besar, yang menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.
Pada tahun 2020 tenaga air telah menyumbang 98 persen dari pembangkitan listrik Tajikistan dan mengurangi emisi karbon yang cukup besar.
Berdasarkan hal tersebut, Menteri PUPR Basuki menyampaikan bahwa Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga akan menerapkan energi hijau. Salah satu di antaranya dengan pemanfaatan tenaga air. Konsep ini diharapkan dapat memberikan memiliki implikasi pada ekonomi dan standar hidup masyarakat, walaupun akan memiliki biaya dan investasi khusus yang diperlukan untuk realisasinya.
Turut hadir mendampingi Menteri PUPR, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, dan Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Dewi Chomistriana. (red)
