Komisi A DPRD Kota Malang, Maksimalkan Pengawasan Pelayanan Publik
MALANG– Komisi A DPRD Kota Malang menjalankan tugasnya secara total. Apalagi komisi yang membidangi pemerintahan ini dipimpin mantan birokrat senior. Pelayanan publik dan kesiapan pemerintah daerah melayani masyarakat terus diawasinya.
Salah satunya kebijakan anggaran Pemkot Malang memangkas target pos pendapatan dan belanja di 2024 menjadi perhatian Komisi A. Pemkot Malang harus melihat kembali apa saja potensi pendapatan dan program yang harus dijalankan tanpa mengurangi porsi anggaran yang ada.
Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Drs H Rahman Nurmala MM mengatakan penjelasan eksekutif mengenai porsi APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024 belum lama ini mengundang banyak pertanyaan.
“Jika kita melihat penjelasan (penjelasan Pj Wali Kota Malang terhadap Ranperda APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024) ada banyak hal yang harus kita bahas. Rencana target pendapatan menurun, artinya belanja juga bisa jadi tidak maksimal. Ini mempengaruhi banyak aspek roda pemerintahan nantinya,” jelas Nurmala.
Untuk diketahui, Nurmala paham tentang kebijakan penganggaran. Menurut catatan sekarangaja.com, politisi Golkar ini mantan birokrat senior di Pemkot Malang. Sebelum pensiun, jabatan terakhirnya di Pemkot Malang sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Lebih lanjut Nurmala mengatakan Pemkot Malang harus jeli melihat kondisi kedepan. Dimana pemerintah seluruh daerah harus memiliki kebijakan khusus dalam menangani isu-isu strategis nasional. Seperti dampak inflasi, kasus stunting, dan pengembangan ekonomi kreatif. Hal-hal ini jika tidak direncanakan penganggarannya sejak awal, akan mengakibatkan program kerja tidak berjalan maksimal.
Di sisi lain, H Rahman Nurmala memandang Kota Malang memiliki potensi luas untuk pengembangan investasi. Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian serta membuka peluang kerja lebih besar bagi warga. Hal ini membutuhkan kebijakan yang tepat.
Nurmala mendorong Pemkot Malang mengembangkan inovasi atau program ramah investasi. Yang dibuat untuk mempermudah investasi masuk ke Kota Malang. “Sebelumnya ada kegiatan duta investasi Kota Malang. Ini juga jadi salah satu cara baik membuka diri agar orang luas tertarik ke Kota Malang untuk berinvestasi,” jelas politisi Golkar ini.
Selain itu diperlukan pemetaan potensi investasi yang detail. Ia menyampaikan potensi-potensi yang ada di Kota Malang menurut perlu dipromosikan lebih jauh lagi. Dengan pemetaan, Pemkot Malang bisa menentukan target investor dan mengetahui apa yang dibutuhkan.
Ia menambahkan, di tahun 2023 ini, Kota Malang mempunyai target investasi sebesar Rp 1,5 triliun. Potensi terbaik Kota Malang ada di sektor jasa dan perdagangan. “Hotel-hotel bintang 5 banyak bermunculan, aneka kuliner dan ekonomi kreatif yang memiliki 17 subsektor menjadi potensi tersendiri. Ini harus dikembangkan lagi,” katanya.
Sementara itu Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang Lelly Thresiyawati mengatakan, pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Karena itulah pihaknya serius mengawasi kinerja Perangkat Daerah (PD) di Pemkot Malang.
“Agar pelayanan publik maksimal maka kinerja PD harus terus ditingkatkan. Itu merupakan satu kesatuan. Selama ini Komisi A berusaha menjalankan tugas pengawasan dengan harapan masyarakat mendapat pelayanan terbaik,” jelas politisi Gerindra ini.
Begitu juga dikatakan anggota Komisi A, Luluk Zuhriyah. Ia mengatakan agenda Komisi A selama ini padat dengan menjalankan tugas pengawasan. “Kami dengan eksekutif merupakan mitra. Tentu Komisi A serius melakukan pengawasan. Salah satu contohnya saat hearing atau rapat kerja dengan perangkat daerah mitra Komisi A,” katanya.
Luluk mengatakan selama rapat kerja itulah, pihaknya menanyakan tentang progres realisasi program. Sebab menurut dia, itu merupakan salah satu alat ukur kinerja. “Kinerja mitra kan diukur dari sejauh mana mewujudkan program dan penggunaan angaran serta bagaimana hasilnya. Ini fokus kami,” jelas politisi PDI Perjuangan ini. (red/inforial)
