Ketua DPRD Kota Malang Dorong Lintas Instansi Rumuskan Kebijakan Skrining Kesehatan Mental

SekarangAja, MALANG– Bermunculannya kasus bunuh diri di Kota Malang menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS, menilai fenomena tersebut memprihatinkan dan harus ditangani secara bersama-sama lintas sektor. Atasi masalah ini bukan dibebankan pada satu pihak saja.

“Kita harus atasi bersama. Meski sebagian korban bukan warga Kota Malang, tetap menjadi perhatian kita. Jangan ada narasi di ruang digital bisa menjadi penghantar ide bagi mereka yang mentalnya sedang tidak stabil,”  kata politisi PDI Perjuangan ini.

Ia menekankan pentingnya kepekaan terhadap faktor-faktor penyebab gangguan kesehatan mental. Mulai dari tekanan akademik, relasi pertemanan, hingga hubungan dengan keluarga dan lingkungan pengasuhan di institusi pendidikan.

Karena itu, Mia  mendorong pemetaan masalah secara komprehensif agar upaya pencegahan bisa tepat sasaran.

“Lingkungan sangat memengaruhi. Ini harus dilakukan bersama, dipetakan masalahnya, lalu dicari solusinya,’’  katanya.

Salah satu opsi yang dinilai perlu dipertimbangkan adalah skrining kesehatan mental, khususnya bagi mahasiswa baru (maba) maupun secara berkala di perguruan tinggi.

Menurut dia, pemeriksaan mental semestinya menjadi bagian dari tes kesehatan yang selama ini sudah lazim dilakukan.

“Tambahkan saja item kesehatan mental. Jangan mengabaikan catatan-catatan mahasiswa. Kalau sejak awal ada indikasi di luar normal, itu harus jadi perhatian dan diestafetkan ke pengajar lain,” kata wakil rakyat dari Dapil Kedungkandang ini.

 Ia mengingatkan, gangguan mental yang tampak ringan bisa menjadi “bom waktu” bila bertemu dengan pemicu, seperti tekanan akademik, masalah keluarga, atau lingkungan pertemanan.

Untuk langkah jangka pendek, Mia mengaku telah merekomendasikan agar Wali Kota Malang  berembuk dengan para akademisi dan rektor perguruan tinggi guna merumuskan solusi komprehensif. Ini  termasuk kemungkinan penyediaan layanan pendampingan psikologis.

“Kampus punya banyak pakar dan kajian. Kami butuh panduan apa yang harus dilakukan secara menyeluruh. Perlu dibicarakan opsi-opsi penyelesaian di lingkungan kampus,” pungkasnya. (inforial/cia)