Kemenpar Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

JAKARTA–Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, produktif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Kepala Biro SDMO Kemenpar, Antonio Wasono Imam Prakoso, dalam Kick Off Meeting Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 di Jakarta mengatakan komitmen ini mencakup upaya menciptakan tata kelola yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menetapkan target capaian nilai Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025 sebesar 90, lebih tinggi dari capaian nilai tahun 2024 sebesar 86,31. Peningkatan nilai ini juga menjadi salah satu prasyarat bagi penyesuaian tunjangan kinerja aparatur di lingkungan Kemenpar.

Ia menegaskan reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif atau rutinitas tahunan. “Ini adalah komitmen moral dan profesional kita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Reformasi birokrasi harus menjadi napas dalam setiap proses kerja kita,”  kata  Antonio.

Pelaksanaan RB tahun ini tetap mengacu pada rencana kerja sebelumnya dengan sejumlah penyesuaian serta persiapan penerapan instrumen penilaian baru yang akan digunakan mulai tahun 2026.

Aturan peralihan terbaru yang menjadi acuan utama pelaksanaan RB saat ini adalah Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025. Surat edaran ini menjadi panduan selama masa transisi, sembari menunggu penetapan regulasi Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025–2029 yang baru.

Fokus utama pelaksanaan RB kini bergeser dari process-oriented atau berorientasi pada proses menjadi outcome-oriented atau berorientasi pada hasil.

“Keberhasilan birokrasi tidak lagi diukur dari tumpukan laporan yang rapi, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta kontribusinya terhadap agenda pembangunan nasional,” kata Antonio.

Ia menambahkan penguatan fokus RB Tematik tahun 2025 diarahkan pada enam bidang prioritas nasional. Yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, mendorong hilirisasi, memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kualitas serta akses layanan kesehatan, dan memperluas akses serta mutu layanan pendidikan.

Keenam bidang tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata Kemenpar dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui sektor pariwisata.

Selain membahas arah kebijakan, rapat tersebut juga menghadirkan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II KemenPANRB, Budi Prawira, yang menguraikan peran strategis tim RB Kemenpar.

Tim ini terdiri atas berbagai bidang. Antara lain Tata Kelola ASN dan Kelembagaan, Tata Kelola Pemerintahan Digital, Data dan Informasi, Perencanaan dan Akuntabilitas, Tatalaksana, Pelayanan Publik, Pengawasan dan Pembangunan Zona Integritas, serta Peraturan Perundang-undangan dan Tata Kelola Kebijakan Publik, termasuk pelaksanaan core values ASN.

Tim RB diharapkan dapat menyusun rencana aksi yang terukur, inovatif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik serta efektivitas tata kelola pemerintahan.

Dalam catatan evaluasi KemenPANRB, sejumlah perbaikan masih perlu dilakukan, terutama dalam penyempurnaan kualitas indikator kinerja, peningkatan target kegiatan utama, serta penyusunan rencana aksi yang lebih komprehensif.

“Melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang konsisten dan terarah, Kemenpar menegaskan komitmennya untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, transparan, dan berintegritas dalam mendukung kemajuan pariwisata nasional,” ujar Antonio.

Selain peningkatan nilai Reformasi Birokrasi, Kemenpar juga memperkuat langkah strategis dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini dilakukan melalui workshop yang digelar secara hybrid di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, Kurleni Ukar, dengan menghadirkan Inspektur Kemenpar Nina Azhari, perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan, serta Biro Data dan Sistem Informasi sebagai narasumber. Workshop ini menjadi bagian penting dalam memperkuat strategi reformasi birokrasi, khususnya dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi merupakan transformasi menyeluruh yang dimulai dari perubahan mindset, workstyle, dan behavior aparatur. Keberhasilan Zona Integritas sangat ditentukan oleh perbaikan pola pikir dan pola kerja yang konsisten di setiap level organisasi,” urai Kurleni.

Kemenpar menargetkan 30 persen unit kerja dapat meraih predikat WBK dan WBBM pada tahun mendatang. Saat ini, nilai Reformasi Birokrasi Kemenpar mencapai 86,31 dengan kategori A-, dan terus ditingkatkan untuk mendorong kinerja serta kesejahteraan aparatur.

Strategi utama pembangunan Zona Integritas mencakup penguatan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran agar menjadikan integritas sebagai budaya organisasi, penyederhanaan tata laksana dan prosedur kerja agar pelayanan publik lebih efisien, cepat, dan transparan. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui penegakan disiplin dan pengembangan kompetensi, pembentukan agen perubahan di setiap unit kerja, serta integrasi teknologi digital dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Seluruh langkah tersebut diperkuat dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, termasuk pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan.

“Melalui strategi terintegrasi ini, Kemenpar berkomitmen menciptakan birokrasi yang adaptif, bersih, dan melayani, serta menjadi contoh nyata penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintah,” kata Kurleni.

Dalam rangka memperkuat komitmen pimpinan dan jajarannya dalam pembangunan Zona Integritas, Biro SDMO selaku koordinator tiga area perubahan melaksanakan pendampingan kepada lima deputi di lingkungan Kemenpar untuk memenuhi data dukung yang dibutuhkan.

Pendampingan di Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan telah dilaksanakan pada 15 Oktober 2025, di mana seluruh jajaran pimpinan menyatakan komitmennya membangun Zona Integritas di unit kerja masing-masing. (red)