Ini Sikap Komisi C DPRD Kota Malang Terkait Rencana Trans Jatim Mengaspal di Malang
MALANG– Komisi C DPRD Kota Malang mengingatkan Pemkot Malang tentang realisasi Trans Jatim di Malang tanpa mengorbankan warga. Karena itu, Komisi C mengimbau Pemkot Malang memperkuat sinergi menyeluruh terhadap pelaksanaan moda transportasi yang diinisiasi Pemprov Jatim tersebut di Kota Malang.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menegaskan perlunya sinergi antara layanan Trans Jatim dengan angkutan kota (angkot) yang selama ini sudah operasional di Kota Malang.
Hal tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran sopir angkot terhadap dampak beroperasinya program transportasi Provinsi Jatim tersebut. DPRD Kota Malang akan menggencarkan rapat koordinasi lintas komisi untuk membahas persoalan ini.
“Kami akan terus agendakan untuk Rakor lintas Komisi, antara Komisi C dan Komisi D dengan Dishub dan Dinas Pendidikan juga serta tentunya paguyuban sopir angkot,” kata Dito, Kamis (25/9/2025) hari ini.
Menurutnya, DPRD tengah mencari skema kebijakan yang memungkinkan Trans Jatim tetap berjalan tanpa merugikan keberadaan angkot. Salah satu opsi adalah menjadikan angkot sebagai feeder atau pengumpan yang menghubungkan masyarakat dari wilayah yang tidak terjangkau Trans Jatim.
“Arah kami coba carikan solusi bersama, bagaimana Trans Jatim bisa tetap jalan, juga bisa sinergi dengan angkot yang eksisting sebagai feeder. Selain itu menjadikan angkot sebagai angkutan gratis bagi anak sekolah juga jadi opsi kami, selain memanfaatkan bus sekolah yang sudah lebih dulu jalan,” jelasnya.
Dito menambahkan, kondisi geografis Kota Malang dengan badan jalan relatif sempit dan sedang menuntut adanya integrasi transportasi. “Idealnya antara Trans Jatim dengan angkot bisa sinergi dengan skema yang saling mendukung satu sama lain,” ujarnya.
Lebih jauh, Dito menyebut bahwa DPRD bersama Pemkot Malang akan mendorong kebijakan subsidi angkot bagi pelajar, seperti yang sudah diterapkan di Kota Batu.
“Kalau yang menjadi ranah Pemkot Malang bersama DPRD, bagaimana angkot ini ke depan bisa jadi angkutan gratis bagi pelajar atau mahasiswa. Model subsidi seperti Kota Batu, cuma butuh niat besar, komitmen bersama, dan konsistensi,” tegasnya.
Selain itu, wakil rakyat dari Dapil Lowokwaru ini juga membuka wacana pembatasan penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar dan mahasiswa sebagai langkah pendukung.
“Pemkot bersama perguruan tinggi membangun kesepakatan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi bagi mahasiswa, dan melarang penggunaan kendaraan pribadi bagi pelajar sekolah,” pungkas Dito. (inforial/cia)
