Ini Pesan DPRD Kota Malang Sebelum Bus TransJatim Koridor II Beroperasi
SekarangAja, MALANG–DPRD Kota Malang meminta Pemkot Malang dan Pemprov Jatim memperhatikan aspirasi sopir angkutan kota (angkot) di Kota Malang. Itu terkait rencana operasional Koridor II Bus TransJatim Malang Raya Rute Kepanjen-Terminal Hamid Rusdi Kota Malang. Apalagi sempat muncul penolakan Koridor II Bus TransJatim Malang Raya.
Hal itu ditegaskan dua anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Sony Rudiwiyanto dan Hj Lea Mahdarina ST, MT. Sony Rudiwiyanto mengingatkan Pemprov Jatim dan Pemkot Malang harus gencarkan sosialisasi. Terutama kepada sopir angkot.
‘’Harus sosialisasi yang lebih utuh dengan melibatkan semua pihak. Kebijakan itu tak boleh merugikan masyarakat. Jangan sampai ada yang dirugikan. Harus bijakasana dan solutif. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,’’ tegas Sony.
Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Lea Mahdarina ST, MT mengingatkan hal yang senada. Lea mengatakan kebijakan termasuk di bidang transportasi publik harus menguntungkan semua pihak. Yakni sopir angkot, masyarakat pengguna TransJatim dan pemerintah. ‘’Karena itulah harus diawali dengan sosialisasi yang baik dan utuh untuk semua pihak. Prinsipnya harus solutif,’’ tandas Lea.
Sebelumnya, rencana pengoperasian Koridor II Bus TransJatim di Malang Raya, menuai penolakan dari kalangan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Malang, Kamis (25/6/2026).
Para sopir angkot menilai rencana layanan transportasi massal milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, berpotensi memperparah persaingan di tengah menurunnya jumlah penumpang angkot.
Penolakan tersebut disampaikan Paguyuban Sopir Angkot Kota Malang saat audiensi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang di Kantor Dishub Kota Malang.
Para sopir meminta pemerintah mengevaluasi rencana pengembangan koridor baru sebelum berdampak lebih jauh terhadap keberlangsungan angkutan umum konvensional.
Ketua Jalur Arjosari-Gadang (AG) Sony Junaedi mengaku para sopir merasa dirugikan sejak hadirnya TransJatim Koridor I. Karena itu, mereka menolak apabila Koridor II tetap direalisasikan, tanpa memperhatikan kondisi angkot yang saat ini masih beroperasi.
“Koridor I saja belum selesai permasalahannya, sekarang muncul Koridor II. Sebagai pelaku angkutan umum, kami berharap ada regulasi yang jelas agar angkutan rakyat tetap bisa sejahtera,” jelasnya.
Menurut Sony, keberadaan TransJatim seharusnya membuat peran angkot sebagai feeder atau penghubung antarmoda. Namun saat ini, TransJatim jalurnya berada di dalam kota berhimpitan jalur yang dilayani angkot.
Dia pun menilai, penempatan halte yang terlalu dekat dengan trayek angkot membuat ruang gerak sopir semakin terbatas. Peran feeder yang digadang-gadang menjadi penyeimbang penumpang angkot dan TransJatim juga belum optimal.
“Jika sebagai feeder, seharusnya kami lebih banyak berperan karena menjadi penghubung. Tetapi kalau halte terlalu dekat dan jalurnya sama, kami tidak bisa beroperasi. Seharusnya memang dari terminal ke terminal saja, untuk haltenya,” papar Sony.
Dia menilai kehadiran TransJatim saat ini menambah kepadatan kendaraan di jalanan Kota Malang. Sebab, masyarakat telah memiliki banyak alternatif moda transportasi, mulai dari ojek online, taksi online hingga kendaraan pribadi yang semakin mudah dimiliki.
“TransJatim Koridor II tidak perlu diadakan lagi di Kota Malang. Sebab sudah tumpang tindih dengan moda transportasi lain. Apapun alasannya, kami menolak Koridor II,” katanya.
Ia membeber saat ini terdapat sekitar 17 jalur angkot yang masih aktif di Kota Malang. Dari jumlah tersebut, memiliki jumlah sopir mencapai sekitar 1.000 orang. Mereka khawatir pengoperasian koridor baru akan semakin menekan pendapatan para pengemudi.
Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra menegaskan, bahwa rencana Koridor II TransJatim masih dalam tahap pembahasan dan kajian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, berbagai masukan dari sopir angkot menjadi bagian penting dalam proses evaluasi.Koridor ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna TransJatim.
‘’Kami juga melakukan evaluasi terhadap jalur-jalur angkot yang dilintasi, agar tidak merugikan masyarakat yang masih membutuhkan layanan angkot,” jelasnya.
Dia mengakui bahwa pada Koridor I memang terdapat sejumlah trayek yang berhimpitan dengan jalur angkot. Namun seiring berjalannya waktu, persoalan tersebut mulai dapat diatasi melalui berbagai evaluasi dan penyesuaian.
“Koridor II ini juga menjadi bagian dari evaluasi Koridor I. Saat ini kami sudah beberapa kali melakukan diskusi dan pemberian informasi kepada para sopir dan pihak Pemprov Jatim. Hasil evaluasi dari Koridor I saya rasa sudah tidak lagi menjadi permasalahan besar,” ujarnya.
Dishub Kota Malang memastikan komunikasi dengan paguyuban angkot akan terus dilakukan guna mencari solusi terbaik. “Soal pengurangan jumlah halte, kami harus diskusi dulu dengan Pemprov Jatim. Namun, fokus kami bukan mengurangi yang di Koridor I, tapi rencana untuk Koridor II agar tidak terlalu banyak, dan mengambil peran feeder oleh angkot,” kata Widjaja. (inforial/red)
