Indonesia dan Kamboja Kompak Berantas Kejahatan Transnasional
MELBOURNE-Indonesia dan Kamboja sepakat perkuat hubungan diplomatik. Berbagai persoalan di Asia Tenggara menjadi perhatian dua negara ini agar diselesaikan. Ini terungkap dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, Selasa (5/3) hari ini.
Dalam pertemuan kedua pemimpin negara tersebut membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja. Apalagi menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kamboja.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor bilateral. Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan Kamboja selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya implementasi kesepakatan ASEAN berupa Lima Poin Konsensus (5PC) dan penyelesaian krisis Myanmar.
“Kita sadari ASEAN masih miliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan selesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC,” ujar Presiden.
Presiden Joko Widodo menggarisbawahi tiga hal utama dalam pertemuan bilateral tersebut. Pertama, peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut. Terkait investasi, Presiden Jokowi menyebut BUMN Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur.
“Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antarsektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi,” imbuhnya.
Kedua, dalam isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan WNI yang menjadi korban. Presiden Jokowi menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.
“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” tegasnya.
Terakhir, kedua pemimpin negara membahas kerja sama di bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras dari Kamboja.
Presiden Jokowi mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras dan MoU Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang untuk sepakati harga dan jumlah beras impor.
“Implementasi MoU Pertanian juga perlu segera didorong khususnya tindak lanjut peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi pengolahan dan penyimpanan beras,” tandasnya. (red)
