Humas Pemerintah Diajak Maksimalkan Sosialisasi Urgensi IKN dan Pemilu Damai
JAKARTA—Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, mengajak humas yang tergabung dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) memaksimalkan urgensi Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) agar sejalan dengan program prioritas nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.
Selain sosialisasi IKN, Humas Pemerintah diajak mendukung kampanye Pemilu Damai 2024 dengan memproduksi konten pemilu damai, mendukung literasi digital, dan ikut andil dalam mengamplifikasi narasi-narasinya.
“Sosialisasi urgensi Ibu Kota Negara, IKN, perlu dimaksimalkan khususnya dalam hal pengetahuan publik dan mendulang partisipasi publik dalam pengembangan IKN,” kata Menkominfo Budi Arie dalam Pengukuhan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat 2023-2028 dan Rapat Koordinasi Program 2024 di Jakarta pada Senin (23/10/2023).
Sedangkan mengenai Pemilu Damai 2024, Menkominfo menyampaikan, “Humas Pemerintah harus menjaga netralitas pada tahun politik khususnya dalam menyampaikan informasi yang berimbang dan akurat dan objektif serta fokus pada kepentingan layanan publik sebagaimana spirit para pahlawan dan pejuang demi kepentingan seluruh bangsa dan negara.”
Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Kepala Biro Humas Kominfo Raden Rhina Anita Ernita Martono, dan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo Hasyim Gautama.
Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong mengatakan Bakohumas menjalankan peran sebagai jembatan lintas badan publik dalam mengoordinasi hukum pengelolaan komunikasi publik nasional.
Oleh karenanya Bakohumas dinilai perlu merapatkan barisan dengan membangun komitmen yang kuat lintas badan publik agar komunikasi publik berjalan dalam orkestrasi yang harmonis.
“Sebagai koordinator komunikasi publik nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika optimis Bakohumas dapat menjadi jejaring yang solid dalam diseminasi informasi publik sekaligus menjadi wadah untuk saling membangun dan mengasah kompetensi pelayanan informasi antarinstansi pemerintah,” pungkas Dirjen IKP Kominfo. (ei)
