Fiks! Anggaran Revitalisasi Pasar Besar Malang Dari Pusat Digelontor Rp 250 Miliar
MALANG– Anggaran pemerintah pusat untuk revitalisasi Pasar Besar Malang (PBM) mendapat penyesuaian. Saat awal direncanakan anggaran yang turun sebesar Rp 465 miliar, setelah disesuaikan menjadi Rp 250 miliar saja.
Hal ini diakui oleh Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan. Ia mengatakan penyesuaian ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Yakni Kementerian Pekerjaan Umum.
“Memang ada penyesuaian sudah menjadi kebijakan sesuai kriteria dan standar dari KemenPUPR. Kami ya ikuti sehingga memang ada penyesuaian dalam anggaran. Karena DED (Detail Engineering Design) nya terjadi perubahan menyesuaikan standarisasi kementerian,” papar Iwan.
Meski begitu, hal ini diyakini tetap diprioritas pada kebutuhan utama revitalisasi PBM. Yang rencananya akan langsung direalisasi pada 2025 mendatang untuk revitalisasinya. Yakni pembongkaran pada banyak sisi gedung.
Menurut pembahasan DED dengan pemerintah pusat, Iwan mengatakan 90 persen gedung atau bangunan PBM saat ini direncanakan akan dibongkar.
“Kurang lebih 90 persen harus dibongkar sesuai dengan pembahasan kami dengan PUPR. Tetapi ini kami masih akan menyusun lagi hasil review DED dari KemenPUPR secara detail. Ada yang harus dilengkapi lagi,” ungkap Iwan.
Ditegaskannya lagi, revitalisasi PBM tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Malang di 2025. Karena mendapat kucuran dana dari pusat, Pemkot Malang akan berupaya memenuhi standarisasi pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita juga menyampaikan bahwa anggaran pendamping untuk proyek revitalisasi PBM dari APBD Kota Malang sudah dianggarkan dalam Rancangan APBD Kota Malang Tahun 2025.
“Kami siapkan Rp 10 miliar. Sudah dibahas dan dianggarkan agar proyek ini bisa segera dieksekusi tahun depan,” jelas Mia sapaan akrab Amithya Ratnanggani Sirraduhita.
Ditambahkan politisi PDI Perjuangan ini, beberapa kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk revitalisasi PBM disiapkan anggarannya sendiri.
Seperti pembangunan lokasi relokasi pedagang sementara. Yang dirasa membutuhkan banyak anggaran. Dan itu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk memfasilitasi. Untuk itu, kata Mia, anggaran pendamping disiapkan dari APBD Kota Malang. (ran)
