DPRD Kota Malang Soroti Serapan Anggaran Pemkot Belum Maksimal
MALANG– Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah hingga akhir Oktober 2025 yang baru mencapai sekitar 61,5 persen dari total anggaran. Menurut Bayu, capaian tersebut tergolong rendah untuk periode 10 bulan berjalan. Karena menurut dia idealnya sudah berada di kisaran 75 hingga 80 persen.
Wakil rakyat dari Dapil Klojen ini menilai lambatnya penyerapan anggaran akan berdampak langsung terhadap efektivitas pembangunan.
“Serapan yang rendah menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan masih belum optimal. Padahal kita sudah di pengujung tahun anggaran,” ujarnya, Senin (3/11/2025) hari ini.
Politisi PKS ini menekankan rendahnya serapan anggaran juga berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan infrastruktur di akhir tahun, yang bertepatan dengan musim penghujan.
Kondisi tersebut, kata Bayu, bukan hanya membuat pelaksanaan proyek tidak efektif, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas hasil pekerjaan.
“Banyak proyek fisik yang baru dikerjakan menjelang tutup tahun. Akhirnya dikejar waktu, terganggu cuaca, dan hasilnya tidak maksimal. Ini masalah klasik yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
Bayu menambahkan, pelaksanaan proyek di musim penghujan juga kerap menimbulkan keluhan dari masyarakat. Selain menurunkan kenyamanan dan memperparah kemacetan, aktivitas warga dan ekonomi lokal sering terganggu oleh proses pengerjaan yang lamban dan berlarut-larut.
Sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD Kota Malang meminta agar Pemkot Malang segera melakukan evaluasi dan langkah percepatan.
“Kami berharap ada langkah konkret untuk mempercepat realisasi, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti infrastruktur, perdagangan, dan UMKM,” ujarnya.
Bayu juga mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih sigap dalam proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan. Menurut dia, koordinasi antarbagian perlu diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan yang menumpuk di akhir tahun.
“Setiap OPD harus punya sense of urgency. Jangan menunggu akhir tahun untuk bergerak,” tambahnya.
Bayu juga menegaskan bahwa DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian anggaran.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan dengan efektif dan tepat waktu. Jangan sampai anggaran besar, tapi manfaatnya belum benar-benar dirasakan oleh warga Kota Malang,” pungkasnya. (inforial/cia)
