DPRD Kota Malang Soroti Masalah Banjir dan Infrastruktur saat Bahas LKPJ Wali Kota tahun 2025

SekarangAja, MALANG– Masalah infrastruktur masih menjadi bahasan utama dan evaluasi dari kerja Pemkot Malang sepanjang tahun 2025. Itu terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Fraksi Terhadap LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/4/2026) siang tadi di gedung DPRD Kota Malang.

Berbagai fraksi mencatat banyak keluhan masyarakat masih berputar pada infrastruktur.  Salah satunya disampaikan Fraksi PKS. Jubir Fraksi PKS DPRD Kota Malang Dr H. Akhdiyat Syabril Ulum, S.Kom, MM  menyampaikan bahwa di tahun  2025 Pemkot Malang belum mampu mengatasi lonjakan frekuensi banjir dan genangan air yang mencapai 39 titik sepanjang tahun 2025.

“Termasuk pembangunan drainase oleh Pemerintah Provinsi di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta yang menelan anggaran hingga Rp 32 M belum maksimal menanggulangi banjir. Ini menjadi catatan dan harus dibahas lagi,” tegas Ulum sapaannya.

Kemudian Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan masih perlu perhatian pada infrastruktur trotoar dan kaitannya dengan PKL. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyampaikan Pemkot Malang perlu melakukan koordinasi Lintas OPD.

Yakni Satpol PP, Dishub dan Diskopindag. Karena pihaknya memandang adanya titik lemah penegakan perda di dalamnya.

“Selama ini titik lemah yang kronis di Kota Malang ada pada penertiban yang sifatnya reaktif dan hanya bertahan beberapa minggu. Butuh masterplan zona merah PKL, ada zona kuning dan sebagainya sehingga trotoar bisa kembali manfaatnya,” beber Made.

Tidak hanya itu, Fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang menyampaikan hal yang sama mengenai masalah infrastruktur. Yakni berkaitan dengan isu program infrastruktur yang dibiayai diluar APBD Kota Malang, seperti dari Pemerintah Pusat dan Bank Dunia atau APBD Provinsi Jatim  serta kolaborasi dengan perusahaan dan perguruan tinggi di Kota Malang.

Dimana pembangunan infrastruktur besar berupa jalan, jembatan, rumah susun, drainase dan embung merupakan program urgen yang membutuhkan alokasi anggaran besar yang tentunya tidak bisa mengandalkan kekuatan APBD Kota Malang.

“Di tahun 2025 program pembangunan drainase Soekarno Hatta yang menggunakan APBD Provinsi Jawa Timur menjadi harapan masyarakat dalam mengurangi genangan dan banjir di kawasan Soekarno Hatta dan wilayah Kedawung, namun dalam pengamatan Fraksi Nasdem PSI proyek drainase tersebut perlu untuk dilanjutkan ke sisi utara menuju patung pesawat (Sudimoro) dan arah timur menuju Jalan Borobudur,” tegas Ketua Fraksi Nasdem PSI, Dito Arief. (cia)