DPRD Kota Malang Perjuangkan Insentif Guru PAUD

MALANG– Isu jumlah insentif guru PAUD Kota Malang menurun menjadi perhatian besar Komisi D DPRD Kota Malang. Para wakil rakyat Kota Malang ini  menegaskan hal tersebut   belum menjadi keputusan pasti dan masih dibahas dengan Pemkot Malang.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo mengatakan secara pribadi dirinya tidak setuju pengurangan insentif guru PAUD.

“Kami saat ada rencana itu, kami di Komisi D tidak setuju sebenarnya. Alasannya Pemkot melalui  Dikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan),  anggarannya diprioritaskan ke hal lain seperti masalah infrastruktur sekolah,” papar Ginanjar saat memberi tanggapan.

Ia menegaskan minimal besaran insentif sama dengan sebelumnya. Yakni Rp 750 ribu tidak dikurangi jika memang anggaran di Dikbud terbatas. Hal ini ditegaskannya karena di Kota Malang saat ini terdapat sekitar 3.000-an  PAUD yang berdiri.

Keberadaan PAUD pun dianggap memiliki peran penting, bahkan oleh Presiden RI Prabowo diminta untuk diutamakan.

“Bahkan oleh Presiden diminta PAUD diutamakan. Makanya ada rencana pendirian Pos-Pos PAUD yang dikolaborasikan dengan Posyandu  di tiap wilayah di daerah. Ini kok malah ada ide menurunkan insentif,” tegasnya.

Maka dari itulah sampai saat ini keputusan menurunkan besaran insentif guru PAUD belum diputuskan. Komisi D, menurut Ginanjar, akan memperjuangkan hal itu tidak akan terjadi di Kota Malang. Ini masih dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Sebelumnya wacana ini disampaikan Dikbud Kota Malang. Rencananya di 2026 mendatang insentif guru PAUD turun menjadi Rp 650 ribu per bulannya.

Kepala Dinas Dikbud Kota Malang Suwarjana menjelaskan penurunan insentif ini disesuaikan dengan anggaran yang ada di Dikbud yang terbatas.

”Sementara kami menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Kalau sesuai anggaran saat ini, memang cukupnya di angka itu (Rp 650 ribu per bulan),” ujar Suwarjana belum lama ini. (inforial/cia)