DPRD Kota Malang Mulai Bahas RAPBD 2026, Fokus Masalah Kesejahteraan
MALANG– Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang mulai membahas RAPBD Tahun Anggaran 2026. Salah satunya dimulai dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda KUA PPAS APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2026, Rabu (17/9/2025) siang tadi.
Fokus pengalokasian anggaran diharapkan dapat diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini salah satunya disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Jubir Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Zakaria menyampaikan masalah pengangguran dan polemik kemacetan butuh perhatian.
“Data terbaru, angka pengangguran Kota Malang sebesar 6,1 persen di Agustus 2024 atau sebanyak 28 ribu lebih jiwa dari total angkatan kerja sebanyak 465 ribu orang. Angka ini patut diwaspadai, maka fokus buka lapangan pekerjaan,” papar Zakaria.
Fraksi terbesar di DPRD Kota Malang ini juga mengarahkan pada isu kemacetan dan banjir. Disampaikan dia, titik yang selama ini masih menjadi langganan macet dan banjir di 2025 ini perlu di evaluasi dan dicarikan solusinya kedepan.
Fraksi Golkar juga menyorot beberapa program strategis Kota Malang. Jubir Fraksi Golkar, Sri Mulyana menyampaikan bahwa fraksinya meminta strategi konkret Pemkot Malang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya dalam mendukung pelaku UMKM. Serta meminta rincian cara dalam merealisasikan program Rp 50 juta per RT di tahun 2026.
Fraksi PKS juga turut menekankan pada sektor pajak. Jubir Fraksi PKS, Bayu Rekso Aji menyampaikan bahwa fraksi PKS memandang pendapatan Kota Malang selama ini masih memiliki ketergantungan pada transfer pusat yang justru cenderung menurun di tahun depan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang belum sepenuhnya berani menggali potensi PAD secara maksimal, khususnya dari sektor-sektor potensial seperti restoran besar, hotel, reklame, dan pengelolaan aset daerah, sementara pada saat bersamaan UMKM dan usaha kecil tetap perlu dilindungi dari beban pajak yang berlebihan,” tegas Bayu.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan alokasi pembahasan APBD 2026 tetap akan difokuskan pada sektor-sektor pelayanan publik.
“Bidang kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan layanan publik akan kami telaah. Alokasi anggaran di 2026 tentu akan disesuaikan juga dengan program strategis nasional dan daerah. Kami ingin alokasi ini bermanfaat langsung, maka pembahasan ini nanti kami dalami sampai tingkat komisi,” pungkas Mia sapaan akrab Amithya Ratnanggani Sirraduhita. (inforial/cia)
