DPRD Kota Malang Mulai Bahas LKPJ Wali Kota
KOTA MALANG- Agenda DPRD Kota Malang kembali padat di tengah bulan Ramadan. Itu ditandai dengan disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang tahun 2023 dalam sidang paripurna DPRD Kota Malang, Sabtu (30/3/2024).
Sidang ini digelar usai DPRD Kota Malang mengadakan Sidang Paripurna Istimewa Peringatan HUT ke 110 Kota Malang. Dalam sidang ini, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan sejumlah capaian yang dilakukan jajaran eksekutif sepanjang tahun 2023.
Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan beberapa capaian, salah satunya di sektor ekonomi. Dijelaskannya pelaksanaan pembangunan di Kota Malang di tahun 2023 tercermin pada indikator makro ekonomi.
“Di antaranya pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2023 menunjukkan diangka 5,05 persen. Disisi lain, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Malang di 2023 sebesar Rp 93 miliar lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar Rp 84 miliar,” papar Wahyu.
Tidak itu saja, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang mencapai 84. Diakui Wahyu angka ini merupakan yang tertinggi di Jawa Timur dan nasional yang hanya sebesar 74,39 persen. Sedangkan angka kemiskinan di 2023 mengalami penurunan. Yakni di angka 4,26 persen dibanding tahun sebelumnya.
Wahyu menambahkan untuk tingkat pengangguran terbuka juga berhasil turun. Yakni di angka 7,66 persen menjadi 6,8 persen.
“Namun ada satu indikator yang masih jadi konsen kami. Yakni angka inflasi. Saat ini tingkat inflasi kita di Februari 2024 di angka 0,5 persen. Ini didorong karena banyaknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa menjelang hari raya Idul Fitri,” kata dia.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM menanggapi akan segera membahas dan mengupas LKPJ tersebut. Ditargetkannya akan selesai dibahas pada 30 April 2024 mendatang. Beberapa catatan yang akan diperhatikan adalah mengenai tingkat inflasi.
Made mengungkapkan agar Pemkot Malang segera menggaungkan program-program bantuan pangan. Yang sifatnya langsung mengena kepada masyarakat yang membutuhkan. Bisa dilakukan dengan kerjasama antar instasi pemerintah lainnya seperti Bulog.
“Saya harapkan dalam menurunkan harga ada intervensi dari Pemkot. Ayo kita kerjasama dengan Bulog, kita punya alatnya yakni Perumda Tugu Aneka Usaha. Pergunakan anggaran isidentil untuk memberikan modal kepada Perumda Tunas agar bisa belanja,” tegas Made. (inforial/ran)
