DPRD Kota Malang Gelar Rakor Desk Pokir, Perjuangkan Aspirasi Warga untuk Tahun 2027

SekarangAja, MALANG-DPRD Kota Malang serius memperjuangkan aspirasi rakyat. Salah satu buktinya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang Terkait Desk Pokok-Pokok Pikiran (Pokir)  DPRD Kota Malang RKPD Tahun 2027. Rapat ini digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (2/3/2026) sampai Rabu (4/3/2026).

Dalam rapat koordinasi tersebut, semua anggota DPRD Kota Malang melakukan sinkronisasi usulan pokok pikiran (Pokir) agar masuk dalam program pembangunan tahun 2027.

Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, H Abdurrohman SH mengatakan dalam rapat koordinasi desk pokir, semua anggota dewan mengajukan usulan pembangunan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan regulasi yang berlaku.

‘’Selain mensinkronkan dengan ketersediaan anggaran tentu juga disesuaikan dengan regulasi. Ini penting sehingga usulan pembangunan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku,’’ jelas Abdurrohman.

Politisi PKB ini menegaskan, usulan pembangunan 2027 yang disampaikan melalui jalur pokir ini merupakan aspirasi yang diserap saat menggelar reses beberapa waktu lalu. Selain itu aspirasi atau usulan warga yang disampaikan di luar jalur reses.

‘’Ini merupakan sebuah mekanisme yang memang wajib dilakukan. Kami pasti selalu taat menjalankan aturan perundangan yang berlaku. Selain itu juga wajib memperjuangkan aspirasi. Usulan warga ini diperjuangkan masuk dalam tahun anggaran 2027 mendatang,’’ jelas wakil rakyat dari Dapil Blimbing ini.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Malang Sri Mulyana mengusulkan pokir berdasarkan usulan warga. Di antaranya berupa pelatihan dan gerobak untuk penguatan UMKM.

‘’Ada juga usulan warga berupa infrastruktur yang saya sampaikan  dalam desk pokir. Di antaranya paving dan gorong, juga lampu. Ini merupakan aspirasi warga yang saya perjuangkan,’’ jelas wakil rakyat dari Dapil Kedungkandang ini.

Sri Mulyana juga meminta Pemkot Malang agar terus meng-up date data kependudukan. Terutama warga yang tak mampu. Ini menurut politisi Partai Golkar itu sangat penting untuk mengetahui kondisi warga. Sehingga pokir yang diperjuangkan betul-betul tepat sasaran.

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Tinik Wijayanti mengatakan aspirasi warga yang disinkronisasi bersama desk pokir di antaranya perbaikan infrastruktur  untuk mengatasi banjir. Contohnya pembangunan gorong-gorong  dan drainase.  Ada juga infrastruktur jalan dan pendukungnya seperti pavingisasi hingga penerangan jalan.

‘’Selain itu saya juga menyampaikan usulan terkait dengan mengatasi persoalan persampahan seperti pelatihan pengolahan limbah RT, pengadaan tong sampah, pengadaan motor sampah roda tiga,’’ urai wakil rakyat dari Dapil Sukun ini.

Sementara itu usulan lainya lanjut politisi Partai Golkar ini seperti perbaikan rumah tidak layak huni, Keindahan dan keamanan lingkungan serta  CCTV hingga  pengadaan pot dan tanaman hias

‘’Tentu juga memperjuangkan program untuk dukungan terhadap kegiatan masyarakat berupa pengadaan kursi, meja lipat, tenda. Ada juga dukungan terhadap UMKM, pelatihan olahan bakery dan  pendampingan usaha mikro,’’ pungkasnya. (inforial/red)