DPRD Kota Malang Sahkan Perda APBD 2024
MALANG- DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang selesai membahas rancangan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024. Pembambilan keputusan dan penandatangan nota keuangan APBD Kota Malang 2024 dalam forum sidang paripurna dilakukan, Kamis (30/11/2023) siang tadi.
Jumlah Pendapatan Daerah Kota Malang di 2024 diputuskan sebesar Rp 2,366 triliun. Sementara jumlah belanja daerah ditentukan sebesar Rp 2,573 triliun.
Diketahui dari postur APBD 2024 ini, pos anggaran PAD diproyeksikan sebesar Rp 970 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,39 triliun. Pada pos Belanja Daerah, tiga perangkat daerah yang mendapat alokasi anggaran besar yakni Disdikbud sebesar Rp 586 miliar, Dinkes sebesar Rp 409 miliar dan DPUPRPKP sebanyak Rp 240,4 miliar.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM menjelaskan salah satu penggunaan anggaran cukup besar dialokasikan untuk penanganan banjir. Yakni sekitar Rp 59 miliar untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di tahun 2024.
“Keluhan ini terus muncul tiap anggota dewan serap aspirasi. Jadi dialokasikan besar, fokusnya pada perbaikan drainase yang ada di kampung-kampung,” papar Made.
Untuk selebihnya, seperti penanganan angka stunting, pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan kelas UMKM, hingga atasi kemacetan dan isu kondusivitas dan netralitas ASN di 2024 diharapkan dapat dijalankan semuanya dengan baik.
Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga menyampaikan setelah penetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2024 ini, pihaknya akan segera menindaklanjutinya dengan proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
“Pelaksanaan kegiatan akan memperhatikan aspek delapan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, tepat sasaran dan memperhatikan rencana pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Sehingga pembangunan yang kita laksanakan dapat segera terselesaikan tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Selanjutnya terhadap semua saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Malang melalui pandangan umum dan hasil hearing dengan komisi, akan segera ditindaklanjuti. Sehingga permasalahan yang terjadi segera terselesaikan.(ran)
