Cegah SILPA Besar, Begini Upaya Banggar DPRD Kota Malang

KOTA MALANG– DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang  fokus  membahas pengurangan anggaran di lima perangkat daerah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk menekan Sisal Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) 2024. Dan efisiensi pada program kerja prioritas lainnya hingga akhir tahun.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika  SE MM menjelaksan lima perangkat daerah yang akan dikurangi pagu anggarannya. Yakni   Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Kedungkandang.

“Pengurangan itu kebanyakan adalah proyeksi Silpa pada gaji dan tunjangan melekat PNS di perangkat derah. Yang pensiun-pensiun. Di Dispendukcapil, lalu di dua kecamatan (Blimbing dan Kedunkandang),” jelas Made.

Sementara itu pengurangan pagu anggaran pada Bapenda Kota Malang dalam KUA PPAS APBD Perubahan 2024 direncanakan sebesar Rp 4,4 miliar. Pengurangan pagu anggaran pada BKAD sebesar Rp 5,039 miliar pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT).

Ditambahkan Made, Banggar mendorong agar pengalokasian anggaran diarahkan pada belanja yang mendukung pemenuhan target kinerja serta prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam RPD Kota Malang tahun 2024-2026.

“Akan tetapi dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan ketersediaan waktu hingga tahun anggaran berakhir. Serta memprioritaskan urusan wajib dan melakukan efisiensi terhadap belanja non prioritas,” kata Made yang juga Ketua DPRD Kota Malang ini.

Meski begitu porsi anggaran belanja daerah pada KUA PPAS Perubahan APBD Kota Malang Tahun 2024, setelah pembahasan bertambah kurang lebih Rp 38,9 miliar dibandingkan dengan APBD Murni 2024. Rata-rata sebagian besar perangkat daerah menerima tambahan anggaran meski tidak signifikan. (Inforial/ran)