Bersiaplah! Kota Malang Percepat Pembayaran Berbasis Sistem Digitalisasi
MALANG-Bersiaplah masyarakat Kota Malang. Kota pendidikan ini serius mengarah ke sistem digitalisasi, Di antaranya berbagai sistem layanan di Pemkot Malang dan transaksi di masyarakat diarahkan menggunakan proses digital. Salah satu contohnya, 386.913 UMKM di Malang telah menggunakan pembayaran digital.
Keseriusan Pemkot Malang ini menindaklanjuti amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021. Yakni tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Selain itu pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Satgas P2DD.
Bahkan Pj Wali Kota Malang Dr Wahyu Hidayat ikut dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023. Rakornas bertema, “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah Untuk Indonesia Maju” itu berlangsung Selasa (3/10/2023).
Pj Wali Kota Malang Dr Wahyu Hidayat menegaskan bahwa rakornas ini sangat penting dalam upaya sinergi percepatan perluasan digitalisasi daerah khususnya di Kota Malang. “Pemerintah Kota Malang telah mengarah ke proses digital dalam setiap transaksi baik di lingkungan Pemerintahan maupun transaksi di masyarakat,” jelas Wahyu.
Dia mengatakan Pemkot Malang akan mengimplementasikan upaya akselerasi digitalisasi transaksi di pemerintah daerah yang arahnya mendukung pemulihan ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah.
Kota Malang, tambah Wahyu siap menjalankan arahan dari pemerintah pusat, khususnya dalam menetapkan sistem non tunai pada beberapa metode pembayaran. “Selain dalam berbagai transaksi, pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik ini juga diyakini akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan sesuai arahan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Pemkot Malang segera menetapkan regulasi usai penetapan UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Itu dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, pajak daerah, retribusi daerah serta peraturan kepala daerah terkait Kartu Kredit Indonesia (KKI) agar segera diterbitkan untuk peningkatan kualitas belanja daerah.
“Saya segera melakukan mitigasi dan koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait dalam rangka percepatan penerbitan Kartu Kredit Indonesia milik pemerintah. Tujuannya selain menindaklanjuti arahan Pak Wapres, juga untuk peningkatan kualitas belanja daerah di Kota Malang,” jelas Wahyu.
KKI sebelumnya dikenal dengan nama Kartu Kredit Pemerintah Domestik, merupakan terobosan dan inovasi sistem pembayaran digital pada belanja barang dan jasa pemerintah. Peluncuran KKI sebagai bentuk implementasi arahan presiden pada Inpres No 2 Tahun 2022 dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
Pemerintah terus melakukan inovasi keuangan digital salah satunya melalui KKI. KKI hadir untuk mendukung kecepatan dan kemudahan proses belanja barang jasa pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, juga untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk belanja pemerintah pusat dan daerah.
Harapannya program QRIS dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melakukan pembelanjaan produk – produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional.
Terlebih saat ini, kata Wahyu, berdasarkan data yang dilansir Bank Indonesia Perwakilan Malang menyatakan bahwa per bulan September 2023 sebanyak 386.913 UMKM telah menggunakan pembayaran digital (QRIS).
“Kami sangat mendukung program ini, karena akan memperlancar siklus keuangan dan dengan digitalisasi ini dapat menjadikan keuangan kita lebih akuntabilitas dan transparan terhadap publik,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutannya secara virtual, mengajak seluruh kepala daerah dan masyarakat menjaga momentum Indonesia Maju. Caranya dengan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Kepala daerah harus berperan aktif dalam melakukan percepatan. Saat ini kita harus terus menggalakkan transaksi keuangan berbasis digital, yang mana semuanya akan mengimplikasi terhadap keuangan daerah,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Sebagai informasi, perhelatan tersebut dihadiri Menko Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah Satgas P2DD Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Mewakili Mendagri, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. (ran)
