Belanja Barang dan Jasa Pemerintah ke UMKM Jadi Katalis Pembangunan

JAKARTA- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan belanja barang dan jasa pemerintah terhadap produk UMKM sebesar 40 persen dapat menjadi nadi sekaligus katalis bagi proses pembangunan nasional, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023, yang mengangkat tema “Transformasi Pengadaan untuk Indonesia Maju” pada Selasa (7/11/2023).

“Saya meyakini acara ini tidak hanya akan berdampak signifikan terhadap sektor pengadaan di Indonesia, tetapi juga menjadi katalis untuk perubahan yang lebih luas dalam pembangunan nasional,” kata Menkop UKM Teten melalui keterangan resminya Rabu (8/11/2023).

Lanjutnya, LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang signifikan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp810,91 triliun, sebuah angka yang menggambarkan komitmen yang kuat untuk mendukung pembelian dalam negeri dan pengembangan UMKM.

Dikutip dari infopublik.id, tercatat sampai 1 November 2023 telah terealisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) UMKM sebesar Rp221,49 triliun dan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp474,62 triliun.

Pada 2022, Indonesia menghadapi tantangan dengan lebih dari separuh transaksi belum tercatat di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), hal ini menunjukkan peluang besar yang belum dimanfaatkan terutama dalam swakelola dan pengadaan langsung.

Sebanyak 87 persen UMKM telah terlibat dalam e-katalog dengan sejumlah besar produk, namun masih banyak yang belum terjual. Menteri Teten mengatakan diperlukannya untuk mengatasi isu strategis tersebut.

“Seperti optimalisasi pasar untuk produk UMK bersertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang masih rendah, sosialisasi PBJ dan TKDN yang belum merata, pemberdayaan UMK untuk bersaing diera disrupsi global, dan adaptasi terhadap inovasi yang cepat,” kata Menteri Teten.