Begini Upaya Pemerintah Lindungi Guru dari Jeratan Pinjol Ilegal

Redaksi

Selasa, 14 Mei 2024 | 08:00

sekarangaja — Ilustrasi guru (freepik.com)

JAKARTA- Upaya meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia terus dilakukan. Maraknya kasus pinjaman online (pinjol) yang juga menjerat kalangan pendidik, kian menjadi sorotan dan menimbulkan keprihatinan tersendiri. Karena itulah Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK terus mendorong upaya optimalisasi pembukaan formasi Guru ASN PPPK 2024 untuk peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia.

Saat ini tercatat sebanyak 774.999 guru honorer yang telah lulus menjadi guru ASN PPPK. Selain itu, tercatat pula sebanyak 241.853 formasi ASN PPPK 2024 diajukan oleh pemerintah daerah (Pemda) per 31 Januari 2024.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menyampaikan Ditjen GTK bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), terus mendorong dan mengadvokasi pemda untuk segera memaksimalkan rekrutmen guru ASN PPPK di daerahnya masing-masing pada tahun ini demi mengentaskan status guru honorer.

Baca Juga : Komisi III Bentuk Panja Kawal Serius Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Baca Juga : Ketua DPRD Kota Malang Dukung Tawur Agung Kesanga Jelang Nyepi, Ajak Terus Rawat Toleransi di Kota Malang

Baca Juga : Ini Pesan Menag saat Sampaikan Ucapan Selamat Hari Suci Nyepi

Selain itu, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru yang sudah berstatus sebagai ASN, Ditjen GTK menyiapkan sistem uji kompetensi untuk kenaikan jabatan bagi guru yang berkinerja baik. “Kami juga melakukan akselerasi dan transformasi pada Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan untuk mendorong sertifikasi profesi yang akhirnya juga berdampak pada kesejahteraan guru,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sekarangaja.com.

Merujuk catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di akhir April 2024, guru menjadi kelompok profesi terbesar yang terjerat pinjaman online (pinjol), Kemendikbudristek turut berempati akan hal ini. Menyikapi kondisi tersebut, Ditjen GTK akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dan Dinas Pendidikan terkait upaya peningkatan literasi keuangan para guru di seluruh Indonesia. “Supaya lebih banyak guru yang teredukasi mengenai perencanaan dan literasi keuangan agar terhindar dari pinjol, terlebih pinjol ilegal,” tegasnya. (red)