Bahas Ranperda RPJMD, DPRD Kota Malang Soroti RTRW
MALANG– Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi sorotan DPRD Kota Malang. Ini tampak dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Ranperda RPJMD Kota Malang Tahun 2025-2029 di DPRD Kota Malang, Senin (16/6/2025) hari ini.
Salah satunya disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Eko Herdiyanto menyampaikan Pemkot Malang perlu memperbaiki masalah RTRW di Kota Malang.
“Yakni infrastruktur yang bermasalah terutama potensi banjir yang meningkat, serta perencanaan kota tidak matang dan terus menimbulkan masalah baru, contohnya yang disorot publik masalah pembangunan MCC, Heritage Kayutangan, dan beberapa wilayah rentan banjir serta kasus alih fungsi lahan yang merugikan. Ini perlu dibahas,” paparnya.
Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan tentang mekanisme sinkronisasi antara RPJMD Kota Malang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta isu-isu strategis nasional dan global akan diimplementasikan secara praktis. Agar menghindari tumpang tindih atau inkonsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Fraksi PKS juga menyoroti lemahnya integrasi aspek lingkungan dan keseimbangan tata ruang yang sesuai dengan aturan dalam RTRW. Daya dukung lingkungan di tiga kecamatan utama telah melampaui ambang batas tampung penduduk. Juga melihat adanya pendekatan spasial yang tegas dalam RPJMD ini.
Hal ini dapat dilihat dari prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang menurun tajam. Yaitu dari 77,65 persen di tahun 2023 menjadi 62,5 persen di tahun 2024. Selain itu, target pagu indikatif persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW yang ditetapkan Pemkot Malang dalam dokumen RPJMD hingga tahun 2030 hanya sebesar 62,10 persen. Ini masih jauh dibandingkan keberhasilan yang ditunjukkan pada tahun 2023.
“Fraksi PKS mendesak agar RPJMD ini mewajibkan korelasi erat dengan penegakan RTRW dan penataan permukiman melalui strategi yang konkret,” tegas Ketua Fraksi PKS, H Asmualik.
Fraksi lain, yakni Fraksi Golkar juga mempertanyakan langkah Pemkot Malang kedepan dalam menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan strategis. (cia)
