Banggar DPRD Kota Malang Usul Perubahan Anggaran Prioritaskan Belanja Daerah
KOTA MALANG– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang lebih banyak mengalokasikan anggaran perubahan pada sektor Belanja Daerah. Itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar terhadap rancangan KUPA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (24/7/2024).
Jubir Banggar DPRD Kota Malang Arief Wahyudi mengungkapkan pihaknya mendorong pengalokasian anggaran diarahkan pada belanja yang mendukung pemenuhan target kinerja serta prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam RPD Kota Malang tahun 2024-2026.
“Alokasikan lebih ke belanja saja dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan ketersediaan waktu hingga tahun anggaran berakhir. Arahkan belanja pada urusan wajib dan melakukan efisiensi terhadap belanja non prioritas,” tegas Arief.
Selain itu pula dalam penyampaian Banggar terhadap Perubahan KUA PPAS APBD Kota Malang 2024, disarankan agar realisasi pendapatan di tahun 2024 menjadi perhatian serius.
Pasalnya sampai semester satu Tahun 2024 yang masih tercapai hanya 48,07 persen yaitu Rp 1,139 triliun dari target Rp 2,37 triliun. Arief menegaskan agar Pemkot Malang dan seluruh perangkat daerah mempersiapkan komitmen netralitasnya jelang Pilkada Kota Malang.
“Dan agar perubahan kebijakan umum anggaran yang sudah disepakati benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada penyimpangan apapun, mengingat sebentar lagi Kota Malang akan melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2024,” jelas Politisi PKB itu.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM juga menegaskan agar APBD Kota Malang jangan sekali-kali digunakan untuk kampanye terselubung yang menguntungkan salah satu kandidat calon.
Ia menegaskan agar ASN dalam seluruh perangkat daerah Kota Malang tetap fokus melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Dengan membelanjakan anggaran yang langsung menyentuh pada masyarakat. “ASN harus benar-benar netral dan tidak terlibat kegiatan politik praktis,” pungkas Made. (inforial/ran)
