Kompak Kerja Tim, Komisi B DPRD Kota Malang Selalu Gerak Cepat
MALANG- Komisi B DRPD Kota Malang jeli dalam menjalankan tugasnya. Komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan ini pun tegas. Berbagai persoalan yang berkaitan kebijakan publik ditanggapi serius sampai tuntas. Teamwork alias kerja tim merupakan kekuatan komisi ini.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono S.TP mengatakan berbagai masalah masyarakat memang harus ditanggapi segera. Karena itulah butuh gerak cepat dan selalu jeli. Komisi B lanjut Trio memang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan. Salah satunya mengawasi kinerja mitra dalam mendongkrak pendapatan asli daerah. Namun itu bukan satu-satunya. Menanggapi persoalan masyarakat agar masyarakat terlayani dengan baik merupakan prioritas.
“Masalah pasar misalnya, kami berusaha agar pasar bisa segera tertangani,” katanya. Karena pasar tak sekadar tempat perputaran ekonomi tapi pertemuan pedagang dan pembeli. “Mereka itu masyarakat yang harus diperhatikan. Berjualan di tempat yang nyaman,” sambung politisi PKS ini.
Dalam menjalankan tugas Komisi B, kata Trio, mengutamakan team work. Kendati anggotanya berasal dari berbagai latar belakang politik tapi itu bukan masalah. “Karena kami tempatkan kepentingan masyarakat sebagai sesuatu yang utama. Sehingga kesepakatan di Komisi B merupakan kesepakatan untuk masyarakat luas,” katanya.
Untuk kinerja, komisi ini memang selalu gerak cepat. Salah satu contohnya proses pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Kota Malang. Proyek Pemkot Malang bekerjasama dengan Perum Jasa Tirta (PJT) I ini tidak berjalan lancar karena lemahnya manajemen pekerjaan yang dilakukan Pemkot Malang dan PJT I.
Komisi B langsung bergerak cepat mengawasi WTP. Selain menggelar rapat kerja, juga tinjau lapangan. Itu karena proyek tersebut belum beres perizinannya. Ia menegaskan, Pemkot Malang harus melakukan upaya-upaya percepatan. Tidak hanya tinggal diam menunggu PJT I menyelesaikan berkas-berkas perizinan yang belum lengkap. Dikarenakan manfaat WTP sudah ditunggu oleh publik.
Tidak itu saja sebagai mitra kerja Perumda Tugu Tirta, Komisi B DPRD Kota Malang juga mendorong upaya tegas Perumda Tugu Tirta terkait masalah pasokan air bersih Kota Malang ini. Selain menunggu WTP selesai dibangun.
Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Eddy Wdijanarko. Ia mengatakan pengerjaan WTP harus dianggap serius dikarenakan masalah pasokan air bersih di Kota Malang sangat mendapat sorotan publik.
Politisi Golkar ini menyampaikan agar Pemkot Malang melalui dinas terkait dan Perumda Tugu Tirta melakukan upaya akselerasi. Salah satunya dengan mengindentifikasi kendala pengerjaan WTP.
“Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau ada yang bisa dipercepat segera dilaksanakan. WTP ini kan proyek strategis tahun ini, jangan sampai malah jadi beban. Dinas terkait (soal perizinan) harus pro aktif, komunikasi intens dengan pihak-pihak bersangkutan. Dipercepat,” tegas Eddy.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi pun sebelumnya menjadi anggota dewan yang keras meminta proyek WTP dihentikan sementara sebelum perizinan proyek tersebut dilengkapi oleh PJT I.
Arief menerangkan saat mengetahui perizinan amdal belum dilengkapi, ia meminta Pemkot Malang segera melakukan penghentian sementara pekerjaan proyek itu. Dikarenakan, pekerjaan proyek yang dilakukan dengan tidak adanya izin amdal merupakan pelanggaran.
“Karena sudah dihentikan sementara kami apresiasi. Pemkot Malang seharusnya menjadi contoh baik kepada warga terkait ketertiban perizinan seperti ini. Belum beres izinnya kok sudah dibangun, kan salah,” tegas Arief.
Politisi PKB ini juga meminta Pemkot Malang secara aktif memberikan progres dan laporan mengenai perizinan amdal tersebut. Secara transparan agar pengawasan, baik oleh publik maupun dilakukan legislatif bisa dilakukan demi kebaikan bersama.
Sebelumnya beberapa kali Komisi B DPRD Kota Malang melakukan kunjungan ke lokasi WTP. Terakhir dilakukan pada 14 September lalu. Komisi B melihat langsung pekerjaan pembangunan instalasi WTP dan Intake di aliran Sungai Bango sekitar lokasi. Saat pembangunan WTP dalam progress 40 persen.
Tidak hanya memberi perhatian pada proyek WTP, pencapaian target PAD Kota Malang juga menjadi konsentrasi Komisi B. Pasalnya capaian PAD Kota Malang di 2023 ini dimungkinkan tidak mencapai target.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Lookh Makhfudz memandang adanya kelemahan dalam perencanaan terkait PAD. Jika tidak mencapai targetnya, dikhawatirkan terjadi gagal bayar pada program-program yang sudah dibelanjakan perangkat daerah.
“Menurut saya, seluruh objek pajak masih bisa digenjot. Seperti pajak hiburan, pajak restoran dan hotel itu masih bisa. Digencarkan lagi sidak pajak. Di waktu yang tersisa ini kami dorong terus push penerimaan pajak daerah. Tapi setelah ini perlu ada evaluasi lagi,” pungkas Lookh. (red/inforial)
