Jangan Main-Main dengan MBG di Malang
SekarangAja, MALANG– Jangan main-main dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Malang. Pengawasan program ini harus diperketat. Itu karena berkaitan dengan anak-anak di Malang.
Itu ditegaskan Bupati Malang Drs HM Sanusi MM. Bupati Sanusi mengatakan hal tersebut saat menghadiri koordinasi dan monitoring pelaksanaan MBG bersama Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Alfret Denny Djoike Tuejeh di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (7/9) kemarin.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar selaku Ketua Satgas Percepatan MBG menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di Kabupaten Malang menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau 627.925 penerima manfaat yang dilayani melalui 258 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 226 SPPG atau 87,6 persen telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa aspek keamanan dan kelayakan pangan menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan MBG.
“Capaian ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi dalam penyelenggaraan makanan,” ujar Sekda Budiar.
Dua Inovasi Digital Perkuat Pengawasan
Untuk merespons berbagai tantangan, khususnya terkait mutu dan keamanan pangan, Pemkab Malang juga menghadirkan dua inovasi digital sebagai instrumen pengawasan dan transparansi.
Melalui portal lapor-mbg.malangkab.go.id, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan, laporan maupun masukan secara langsung terkait pelaksanaan MBG. Sementara itu, portal sppg.malang.go.id menjadi instrumen pelaporan bagi seluruh kepala SPPG.
Data penyelenggaraan MBG wajib dilaporkan secara real-time, mulai dari jumlah penerima manfaat jenjang PAUD hingga SMA, menu makanan, hingga data distributor dan sertifikasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Malang membangun sistem pengawasan yang lebih cepat, terukur dan berbasis data.
Di tengah masifnya pelaksanaan MBG, aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama. Satgas MBG Kabupaten Malang mewajibkan seluruh SPPG menjalankan dapur sesuai SOP yang ketat.
Sejumlah ketentuan yang diterapkan meliputi pemantauan kandungan gizi oleh tenaga ahli, pencantuman batas waktu konsumsi pada wadah makanan atau food tray, serta pemeriksaan sampel makanan setiap hari.
Bupati Malang HM Sanusi bahkan memberikan peringatan tegas kepada seluruh pengelola SPPG agar tidak menjadikan MBG sebagai ladang keuntungan dengan mengorbankan kualitas makanan.
“Jangan buat main-main, ini menyangkut nyawa orang dan kualitas anak bangsa. Jika terjadi keracunan akibat kelalaian, saya tidak segan untuk menuntut secara pidana,” tegas Bupati Sanusi.
Bupati Malang menekankan bahwa setiap makanan yang diberikan kepada siswa harus benar-benar memenuhi standar keamanan. Proses test food atau pemeriksaan makanan sebelum disajikan kepada siswa juga harus dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap risiko keracunan.
Bagi Bupati Malang HM Sanusi, MBG bukan sekadar program pemberian makanan gratis kepada masyarakat. Lebih jauh, program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas manusia sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai sejak anak berada dalam masa pertumbuhan. Asupan nutrisi yang seimbang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan fisik dan kemampuan kognitif anak.
“Presiden sangat konsen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM. Salah satu caranya adalah dengan memastikan kecukupan gizi agar IQ anak-anak kita meningkat dan mereka tumbuh menjadi pemimpin yang pintar,” tegasnya.
Ia berharap program MBG mampu menjadi salah satu fondasi dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, produktif dan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang semakin mandiri.
Optimisme terhadap dampak MBG juga didukung capaian pendidikan Kabupaten Malang. Hingga 2025, sekitar 5.000 siswa SMP tercatat lulus dengan nilai rata-rata 9, bahkan 66 siswa berhasil meraih nilai sempurna 100.
Dengan dukungan pemenuhan gizi yang lebih baik melalui MBG, Pemkab Malang berharap prestasi pendidikan tersebut dapat terus meningkat, seiring dengan meningkatnya kesehatan, ketahanan tubuh dan kemampuan kognitif siswa.
Tidak berhenti pada sektor pendidikan dan kesehatan, Pemkab Malang juga tengah menyiapkan inovasi pengelolaan limbah dari dapur MBG. Sisa produksi makanan nantinya diarahkan untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis.
Upaya ini diharapkan mampu mengurangi potensi pencemaran lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Dengan demikian, MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan masyarakat, pelaku usaha, dan rantai pasok pangan daerah.
Untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan, pengawasan MBG dilakukan secara berlapis. Sekda selaku Komandan Satgas, Inspektorat, Dinas Kesehatan, hingga aparat penegak hukum dari unsur TNI dan Polri dilibatkan dalam pengawasan.
Para camat di 33 kecamatan juga diinstruksikan aktif memantau pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan program nasional ini berjalan transparan, aman, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pemkab Malang menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, akuntabilitas pengelolaan, dan dampaknya terhadap kualitas generasi masa depan.
Melalui kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Malang berkomitmen menjadikan MBG sebagai instrumen strategis untuk membangun generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas menuju Indonesia Emas. (red)
