Ini Pesan Ketua DPRD Kota Malang Jelang Pelaksanaan SPMB

SekarangAja, MALANG– Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Malang segera dibuka dalam waktu dekat. DPRD Kota Malang memberi perhatian serius agar pelaksanaan SPMB berjalan transaparan dan berkeadilan serta tak bermasalah.

Ketua DPRD Kota Malang  Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS mengungkapkan persoalan ketidaksesuaian titik domisili dengan alamat asli calon siswa masih menjadi keluhan yang terus berulang setiap tahun pada pelaksanaan SPMB tahun-tahun sebelumnya.

Ia mencontohkan adanya kasus di mana nama jalan tercantum di jalan raya, namun lokasi rumah yang bersangkutan sebenarnya berada di dalam gang atau jauh masuk ke dalam. Sedangkan untuk membetulkannya, masyarakat tidak memahaminya dan seringkali kesulitan mengurusnya.

“Saya berharap sebetulnya ini kan sudah jadi permasalahan tiap tahun. Mestinya itu sudah bisa dibaca. Apabila memang tiap tahun permasalahannya adalah pada titik alamat, kemudian koordinat, dan lain sebagainya, ya sebaiknya itu menjadi satu pertimbangan untuk penyempurnaan sistem atau aplikasinya,” kata  Mia, sapaan akrab Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS.

Lebih lanjut,  Ketua PDI Perjuangan Kota Malang ini menekankan pentingnya uji coba sistem secara matang sebelum SPMB benar-benar dilaksanakan. Menurutnya, sistem aplikasi harus tangguh dan ‘tahan banting’ dalam mengantisipasi lonjakan akses (serbuan) dari masyarakat secara bersamaan.

Terlebih, jumlah pengakses diperkirakan bisa mencapai puluhan ribu orang dalam waktu bersamaan. Antisipasi ini dinilai penting agar error atau ketidaktepatan titik koordinat bisa diminimalisasi sejak awal.

Terkait langkah antisipasi berupa pembukaan posko pengaduan di setiap sekolah, Mia menilai upaya tersebut sangat membantu. Kendati demikian, ia memberikan catatan tegas agar posko yang dibentuk tidak sekadar menjadi formalitas belaka.

Petugas yang ditugaskan harus benar-benar siap melayani, mengedukasi, dan memfasilitasi masyarakat yang mengalami kesulitan atau kurang memahami prosedur pendaftaran daring yang dinilai cukup berlapis.

“Jangan kemudian buka posko tapi formalitas, artinya tidak bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Ini kan masa depan anak. Jangan sampai hanya karena salah klik, tidak cukup personel, atau kurangnya kesiapan aplikasi dan internet, kemudian nasib anak ini meleset dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh orang tua,” tegas Mia.

Sebelumnya rangkaian SPMB  untuk tahun ajaran 2026/2027 segera dimulai di Kota Malang. Itu ditandai dengan calon peserta sudah bisa mengambil PIN untuk mendaftar pada 28 Mei mendatang.

Demi menyukseskan seleksi itu,  sudah  digelar Deklarasi SPMB Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan, dan Tanpa Diskriminasi, Selasa (19/5/2026) lalu. Dalam deklarasi itu diikuti Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana, perwakilan Kejaksaan Negeri serta Polresta Malang Kota. Sinergi itu diharapkan menekan potensi kecurangan SPMB. Turut hadir (diundang) juga Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Praptono.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menuturkan SPMB di wilayahnya harus aman dan transparan. ”Sebab pelaksanaan SPMB yang adil tiap tahunnya merupakan cermin Pemkot Malang dalam keseriusannya memberi hak di dunia pendidikan,” ujarnya.

Wahyu menekankan seluruh rangkaian SPMB digelar secara gratis. Dia juga menyediakan payung hukum dan petunjuk teknis agar pengawalan SPMB berjalan transparan.

Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana menjabarkan, tahun ini ada tambahan khusus dalam website SPMB. Yaitu, layanan pencarian berbasis Artificial Intelligent (AI). Dengan begitu, calon pendaftar lebih mudah mengakses informasi karena sudah terangkum oleh AI.

”Layanan itu ada di bagian bawah kanan website, tinggal tanya apa saja seputar SPMB di sana langsung dijawab dengan data akurat,” ujar Suwarjana.

Semua akses informasi mulai jadwal, tata cara mendaftar, hingga perincian jalur yang tersedia sudah disematkan dalam laman tersebut. Pihaknya juga menyediakan posko aduan SPMB di Kantor Disdikbud Kota Malang dan meminta sekolah menyediakan posko konsultasi pendaftaran online di masing-masing instansi. (red)