DPRD Kota Malang Tetap Serius Perhatikan Pasar Besar Malang di Tahun 2026

SekarangAja, MALANG–  Anggaran revitalisasi atau bahkan rehabilitasi Pasar Besar Malang (PBM) tidak masuk  di APBN dan APBD Kota Malang tahun 2026. Namun upaya menjadikan PBM nyaman dan aman tetap menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Trio Agus. Ia mencermati bahwa pemerintah pusat enggan mengucurkan anggaran karena masih ada protes dari kalangan pedagang. Hal ini  mesti segera ada  solusi oleh Pemkot Malang.

“Kami ingin Pemkot Malang gencar lagi untuk bangun komunikasi ulang dengan pedagang. Kan ada dua kelompok paguyuban yang setuju dan tidak setuju dibongkar total. Bisa ini komunikasikan lagi karena itu yang membuat pemerintah pusat masih belum bisa menganggarkan,” papar Trio.

Politisi PKS ini mengatakan dengan kondisi PBM  yang kian memprihatinkan, untuk sementara ada hal yang bisa dilakukan Pemkot Malang yang juga bisa didorong oleh DPRD Kota Malang. Yakni menggelontorkan anggaran rehabilitasi.

Meski diakui di APBD Murni Kota Malang Tahun Anggaran 2026 belum dianggarkan, Trio mengatakan ini bisa diupayakan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 nanti.

“Nanti di APBD Perubahan bisa saja. Kalau memang ada kondisi yang urgen anggaran rehab bisa diupayakan di perubahan APBD 2026. Kami akan mendorong itu nanti,” tegas Trio.

Dia mengatakan rencana revitalisasi PBM   masih tetap menjadi prioritas isu pembangunan yang akan dibahas tahun ini. Diharapkan Pemkot Malang kian pro aktif untuk kembali berkomunikasi dengan pedagang di PBM.

DPRD Kota Malang, kata dia, akan tetap membuka upaya koordinasi. Dan juga melakukan komunikasi dengan paguyuban pedagang Pabes dalam waktu dekat. (inforial/cia)