Swakelola Revitalisasi Sekolah Mulai Berdampak Bagi Warga
JAKARTA– Swakelola revitalisasi sekolah mulai berdampak bagi warga. Membawa manfaat, utamanya pekerja. Ini setelah sejak dicanangkan pada Mei 2025 lalu, revitalisasi sekolah di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kemendikdasmen secara swakelola.
Muhammad Ma’mun merupakan salah satu warga masyarakat yang merasakan dampak dari revitalisasi sekolah. Sejak terlibat dalam pembangunan ruang kelas di SLBN Slawi, Tegal, Jawa Tengah, Ma’mun kini memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai pekerja bangunan. Apalagi, jarak dari rumahnya ke sekolah juga tidak terlalu jauh.
“Kebetulan saya tinggal di Pasarean, Adiwerna, paling sekitar enam kilometer ke SLB Slawi. Jadi, bisa bolak-balik tanpa meninggalkan keluarga, tapi bisa tetap dapat penghasilan yang lumayan,” kata Ma’mun.
Ma’mun mengaku sangat senang bisa terlibat dalam program revitalisasi ini. Terutama karena SLB di kotanya mendapat bantuan untuk menghadirkan sarana dan prasarana yang mendukung bagi para peserta didim.
“Tadinya saya tidak kepikiran soal anak-anak berkebutuhan khusus ini. Tapi, setelah ikut kerja bangun SLB, saya lihat bagus juga kalau sekolah fasilitasnya mendukung agar siswanya bisa belajar dengan nyaman dan orang tua juga ada harapan untuk anak-anaknya,” kata Mamun menambahkan.
Di SLBN Slawi sendiri, proses pembangunan tiga unit ruang baru tersebut masih terus dikebut. Sesuai target, ruangan yang akan diperuntukkan untuk ruang pembelajaran khusus bina diri dan bina wicara, ruang serbaguna, dan kantin ini akan rampung pada Desember.
“Kami telah memulai pembangunan pada tanggal 25 Juli kemarin. Tapi, kami upayakan sebelum Desember sudah bisa selesai,” ujar Kepala SLBN Slawi, Ninik Basri Martini.
Menurut Ninik, pihaknya ingin memastikan semua proses benar-benar akuntabel dan transparan dengan pelibatan seluruh warga sekolah, termasuk komite sekolah dan seluruh orang tua siswa.
“Kami juga mendapat pendampingan dari direktorat dan perguruan tinggi untuk membantu kami dari aspek teknis, sampai bagaimana mekanisme pelaporannya agar pembangunan yang swakelola ini benar-benar transparan dan akuntabel,” tambah Ninik.
Untuk pekerja, Ninik mengaku 100 persen pekerja yang terlibat dalam pembangunan di SLBN Slawi merupakan warga sekitar. Ada juga orang tua dari murid yang kebetulan bekerja sebagai pekerja bangunan ikut terlibat membangun sekolah untuk anaknya.
“Kalau untuk bahan bangunan, kami juga memanfaatkan toko-toko material yang ada kota maupun Kabupaten Tegal karena kebetulan semua tersedia. Untuk alat praktiknya mungkin kami akan datangkan dari luar kota,” ujar Ninik.
SLBN Slawi merupakan salah satu dari 156 SLB di seluruh Indonesia yang mendapatkan bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan yang menjadi program Asta Cita Presiden pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini juga menjadi Prioritas Kemendikdasmen dalam rangka pembangunan sekolah unggul dan perbaikan sarana prasarana pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.
Selain SLB, jenjang pendidikan lain yang mendapat bantuan revitalisasi di lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, yakni 604 SMK, 48 SKB, dan 11 PKBM. Secara keseluruhan proses revitalisasi masih berlangsung secara masif dengan pengelolaan yang bersifat mandiri.
Di SMKN 3 Banyumas, Jawa Tengah proses pembangunan juga masih berlangsung. Pembangunan ruang yang akan difungsikan sebagai Ruang Prasarana Sekolah (RPS) seni musik, ruang kelas, dan beberapa toilet ini mempekerjakan sekitar 40 sampai 50 pekerja yang semuanya merupakan warga lokal.
“Jadi mulai dari penyiapan lokasi sampai pekerjanya itu semua dari masyarakat sekitar agar program revitalisasi ini juga bisa dirasakan tidak hanya warga sekolah, tetapi juga masyarakat sebagai pekerjanya,” kata Kepala SMKN 3 Banyumas, Heppy Budi Kurniawan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, berharap revitalisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar.
“Keterlibatan masyarakat sekitar kami harapkan dapat menggerakan ekonomi masyarakat dari aktivitas para pekerja bangunan, atau penyedia makan untuk para pekerja, sampai usaha material yang ada di sekitar sekolah juga bisa terdampak melalui program ini,” kata Dirjen Tatang.
Dengan sistem swakelola oleh sekolah, Dirjen Tatang berharap, pelaksanaan revitalisasi sekolah ini dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh pelaksanaan di setiap satuan pendidikan. “Silakan dilaporkan jika ada oknum yang melakukan pungutan. Karena prinsipnya program ini harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel,” ujarnya. (red)
