Kadin dan HIPMI Kota Malang Dukung Kemendukbangga BKKBN Bantu Renovasi Santiasi untuk Program Genting
MALANG-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Malang bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Malang mendukung program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) BKKBN. Salah satunya sukseskan program Kemendukbangga BKKBN, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Dukungan itu ditegaskan Ketua Kadin Kota Malang, Djoko Prihatin saat mendampingi Kunjungan Mendukbangga Kepala BKKBN Wihaji di Mini Blok Office, Kota Malang, Selasa (12/8/2025).
“Bersama dengan kedatangan Pak Menteri, jalur kerja sama Pentahelix kami Kadin Kota Malang dan HIPMI ikut membantu program kementrian dan bersumbangsih agar program Genting sukses,” jelas Ketua Kadin Kota Malang, Djoko Prihatin.
Djo sapaan akrab Djoko Prihatin mengatakan di Kota Malang masih perlu perhatian khususnya soal sanitasi. “Kami serahkan bantuan tadi ada 10 titik sanitasi yang akan di renovasi dengan nilai Rp 50 juta,” katanya.
Tidak hanya itu nantinya ibu hamil dan menyusui juga akan dapat makan bergizi gratis (MBG). “RT dan RW nya yang mendaftarkan,” tambahnya. Selain itu lanjut Djo, Kadin Kota Malang juga mendukung Kementerian dan Pemerintah Kota Malang menuntaskan stunting.
Menteri Wihaji dalam kunjungan kerjanya mengungkapkan tidak hanya program Genting namun sejumlah persoalan juga muncul terkait masalah anak.
BKKBN meluncurkan program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) yang bertujuan menyediakan fasilitas penitipan anak yang aman dan terjangkau bagi para ibu bekerja.
“Kami buatkan Taman Penitipan Anak (TPA) dalam program Tamasya ini. Termasuk untuk memastikan yang bekerja tetap bisa bekerja,” jelas Wihaji.
Program tersebut melibatkan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. Setiap korporasi yang bergerak di sektor lingkungan, seperti perusahaan sawit, diwajibkan memiliki fasilitas Tamasya sebagai bagian dari syarat perizinan dan tanggung jawab sosial.
“Supaya anak-anak mereka juga berhak mendapatkan pendidikan. Bapak atau ibunya tetap bisa bekerja, dan anaknya tetap mendapatkan pola asuh,” ujarnya.
Sementara itu, bagi pekerja swasta juga akan mendapatkan akses yang sama. Pihaknya akan mewajibkan perusahaan memberikan fasilitas Tamasya.
“Terutama pabrik-pabrik yang pekerjanya banyak perempuan, kami minta untuk disiapkan Tamasya. Mungkin ada yang berbayar, dan kami menghormati itu,” jelas dia. (red)
