Bahas Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD Kota Malang Soroti Pos Pendapatan Daerah
MALANG- Fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang mulai menyoroti perubahan keuangan anggaran tahun 2025. Pos pendapatan menjadi salah satu fokus pembahasan. Ini disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan KUA – PPAS APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (19/7/2025) hari ini.
Jubir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang Sony Rudiwiyanto menyampaikan proyeksi pendapatan daerah dalam rancangan perubahan mengalami penambahan sebesar Rp 106 miliar. Begitupun dengan proyeksi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp 3,6 miliar.
“Tapi dari sisi pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah sama sekali tidak diproyeksikan naik. Ini tolong penjelasannya,” papar Rudi.
Fraksi Golkar juga menyoroti pos pendapatan. Dengan proyeksi penambahan pendapatan daerah sebesar Rp 106 miliar, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan apakah dengan peningkatan target pendapatan daerah sebesar 4,43 persen berpengaruh terhadap belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan.
Sementara Fraksi Damai juga menyoroti PAD. Jubir Fraksi Damai Wiwik Sulaiha menyampaikan pihaknya berharap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bertindak aktif, secara administratif dan evaluatif terhadap setiap potensi aset Barang Milik Daerah yang berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama aset daerah yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk kepentingan komersial.
“Selain monitoring dan evaluasi aset Barang Milik Daerah, pada Sistem Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah perlu dilakukan regulasi yang mengatur Perjanjian Konsesi Jasa dan Property Investasi untuk mencapai kinerja maksimal,” jelas Wiwik.
Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang pun memandang dalam dokumen Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun 2025 menjelaskan terkait berbagai upaya dalam meningkatkan PAD Kota Malang. Salah satunya dengan melakukan intervensi kebijakan salah satunya yakni meningkatkan kinerja BUMD dan UPT penghasil.
Namun, kata Jubir Fraksi Nasdem PSI Donny Victorius sebagaimana disebutkan dalam pandangan fraksi-fraksi sebelumnya, BUMD di Kota Malang masing-masing Tugu Aneka Usaha dan BPR Tugu Artha belum menunjukkan kinerja maksimal dalam menyumbang PAD.
“Terkait hal ini kami meminta penjelasan langkah intervensi kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Pemkot Malang terhadap dua BUMD tersebut. Dan target apa yang dibebankan kepada dua BUMD tersebut dalam rangka mendongkrak PAD,” tegas Donny. (cia)
