Berkontribusi untuk PAD Kota Malang, Pemkot Jangan Hanya Main Sidak Tempat Hiburan Malam
MALANG– Menyumbang pemasukan pajak daerah yang cukup besar, usaha hiburan malam di Kota Malang perlu dibantu melengkapi perizinan yang disyaratkan. Karena di lapangan kerap mengalami kendala. Ini disampaikan Ketua Perhimpunan Pengusaha Karaoke dan Hiburan Malam (Perkahima) Kota Malang Agustian Siagian saat dimintai tanggapan soal pengawasan ketat tempat hiburan malam di Kota Malang.
“Kami paham dengan aturan itu. Tapi kami juga minta pemkot memudahkan alur perizinan, memfasilitasi jika ada kendala. Seperti yang ditemui teman-teman pengusaha ini. Seringkali di provinsi agak lama urusnya,” tegas Agustian.
Dijelaskan Agustian, adanya perbedaan wewenang pengurusan izin baik di pemerintah daerah maupun provinsi cukup membuat alur perizinan panjang. Diakuinya, perizinan yang disyaratkan pasti akan diurus dan dilengkapi oleh pengusaha hiburan malam di Kota Malang.
Menurutnya, tidak ada pengusaha di Kota Malang yang ingin menjalankan usahanya tanpa izin lengkap. Hanya saja alur perizinan yang panjang terkadang menjadi kendala.
“Intinya usaha hiburan malam ini seperti ibaratnya kerja 11 bulan dengan pengeluaran 13 bulan. Ada bulan dimana kami bisa tidak beroperasi selama satu bulan. Dan itu pun kami tetap harus memberi THR (Tunjangan Hari Raya). Tolong Pemkot juga bisa memahami ini, pajak hiburan itu lumayan besar juga,” tegas Agustian.
Meski begitu ia mengapresiasi apa yang dilakukan Pemkot Malang. Mulai pengawasan dan penegakan peraturan daerah yang selama ini dilakukan. Agustian juga meminta tindakan yang dilakukan tidak tebang pilih dan harus fair.
Ia mendukung kerja pengawasan untuk mengontrol usaha yang tidak berizin lengkap. Dan diharapkan asosiasi seperti Perhakima bisa dilibatkan dalam pengawasan.
“Jika perlu libatkan kami di Perkahima. Kami bisa memberi rekomendasi dan bantu mengawasi dan memantau usaha-usaha hiburan malam yang melanggar aturan dan sebagainya,” pungkas dia. (ran)
