Soroti PAD 2025, Ini Rekomendasi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang
MALANG– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang menyoroti proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang di 2025. Pada Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi dalam sidang paripurna Rancangan KUA PPAS APBD 2025, Jumat (15/11/2024), fraksi terbesar di DPRD Kota Malang ini menyampaikan sejumlah rekomendasi,
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang Ahmad Zakaria mengungkapkan potensi pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu rekomendasi.
“Kami menyarankan agar Pemkot Malang melakukan percepatan sertifikasi aset serta pemanfaatan terhadap aset-aset yang berpotensi diyakini dapat berkontribusi terhadap PAD Kota Malang,” tegas Zaka, sapannya.
Tidak itu saja, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti target penambahan PAD dari adanya anggaran pengadaan dan pembangunan lahan parkir di Kayutangan dan anggaran pendamping Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) di TPA Supit Urang.
Beberapa langkah strategis juga direkomendasikan untuk meningkatkan PAD di 2025. Pertama agar Pemkot Malang menyiapkan dokumen kajian potensi sumber PAD baik retribusi maupun pajak daerah untuk jadi bahan pertimbangan menetapkan target PAD.
“Sistem penarikan PAD, SDM serta proses evaluasi perlu dipertimbangkan. Sehingga dapat ditetapkan titik kelemahan dan keunggulannya,” papar Zaka.
Kemudian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang meminta Pemkot Malang segera menindaklanjuti perubahan perda PDRD, Reklame dan BMD untuk menjadi prioritas pembahasan diawal tahun 2025 untuk memaksimalkan PAD dari sektor retribusi.
Zaka menambahkan agar bisa memanfaatkan teknologi dalam sistem pajak dan retribusi dengan digitalisasi. “Agar potensi kebocoran pendapatan bisa ditekan serta meningkatkan efisiensi pelayanan kepada wajib pajak,” pungkasnya. (ran)
